Jabat Wamenkeu II, Thomas Djiwandono Siap Mundur dari Bendum Gerindra jika Diperlukan

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait jabatannya sebagai Bendahara Umum (Bendum) Partai Gerindra.

Thomas mengatakan akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan akan melakukan rapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi terkait mundur atau tidaknya dari jabatan Bendahara Umum partai.

"Setelah ini akan rapat dengan pak sekjen Kemenkeu. Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalo mundur dari jabatan Bendahara Umum Gerindra," kata Thomas saat konferensi pers, Kamis, 18 Juli.

Sementara terkait program makan bergizi gratis, Thomas menyampaikan program tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Kendati demikian, Thomas belum dapat merinci lebih detail terkait implementasi anggaran program tersebut.

Namun, ia yakin, program tersebut selaras dengan RAPBN 2025 yang sedang dibahas di DPR.

“Untuk hal yang sifatnya makan siang gratis bukan saatnya, yang bisa saya katakan semua hal yang menyangkut program unggulan terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Menteri Keuangan,” ujar Thomas.

Thomas menyampaikan dirinya telah melakukan koordinasi secara konsisten dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan.

“Kita bekerja hampir 3,5 bulan dengan sangat intens dengan Wamenkeu, Menkeu, dan dirjen. Ini untuk meyakinkan atau justru memberikan suatu gambaran konkret bahwa konsistensi itu sudah dimatangkan. Dan saya rasa itu adalah bagian paling penting dari saya,” ucapnya.

Thomas menyampaikan dengan dilantiknya dirinya menunjukkan adanya konsistensi dalam masa transisi dari masa Pemerintahan Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo.

"Bahwa ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari kita pertama kali bertemu sekitar 3 bulan lalu di gedung ini juga. Seingat saya ibu menkeu berkenan bertemu dengan tim sinkronisasi yang di ketuai oleh pak dasco waktu itu dan itu sekitae 3 bulan yang lalu jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut," tuturnya.

Oleh sebab itu, Thomas menyampaikan dengan masuknya dirinya dalam Kabinet Jokowi untuk memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo konsisten dalam menjaga instrumen fiskal yang akan datang.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam mengelola keuangan negara serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Pak Thomas Djiwandono sebagai wamenkeu akan bekerja sama degan Pak Wamenkeu Suahasil Nazara dan juga seluruh pejabat eselon 1 untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama-sama," ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan tugas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yaitu akan fokus dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Selain itu dengan masuknya Thomas dalam Kementerian Keuangan akan mempermudah proses sinkronisasi sejumlah kebijakan dari Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kita semua tahu sangat familier dengan siklus APBN. Jadi memang fokusnya untuk Thomas akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Dengan masuknya Thomas akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis, 18 Juli.

Sri Mulyani menegaskan, dengan adanya kehadiran Thomas sebagai Wamenkeu II akan memperkuat Kementerian Keuangan dalam berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

"Sebagai wamenkeu II mas tommy akan semakin memeperkuat kami di kemenkeu dalam berkordinasi dengan tim proses transisisi ini, di dalam proses transisi pemerintahan ini," jelasnya.

Sri Mulyani berharap agar proses transisi akan berjalan lancar dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara berdasarkan tata kelola baik secara prudent akuntabel, disiplin dan kredibel.

Sri Mulyani juga menyampaikan langkah dalam pengeloloan APBN harus mampu memitigasi risiko agar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga instrumen fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita harus mampu mitigasi risiko supaya bisa jaga stabilitas ekonomi, menjaga pertumbuhan sekaligus menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan," jelasnya.