JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjuk Haru Koesmahargyo menjadi Direktur Utama BTN yang baru menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal, serta mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
Selain memberhentikan dengan hormat Pahala Mansury sebagai Direktur Utama Bank BTN, pemegang saham juga memberhentikan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.
Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut.
"Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan Program PEN," ujar Ari dikutip dari Antara, Rabu 10 Maret.
Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai bisnis inti Bank BTN.
Selain itu, Ari menambahkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.
BACA JUGA:
Dengan jajaran pengurus baru, perseroan optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk 2021 akan tercapai. Adapun pada tahun ini, emiten bersandi saham BBTN itu membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun.
"Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah," ujar Ari.
Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7 persen hingga 9 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau di kisaran 7 persen hingga 9 persen.