Harapkan Pemerintah dan Pemegang Saham Publik Serap Rights Issue Rp4,13 Triliun, BTN Janjikan Pembagian Dividen

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bakal mendapat dana sebesar Rp4,13 triliun dari penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dana ini akan digunakan perseroan untuk peningkatan kapasitas pembiayaan perumahan khususnya perumahan subsidi.

"Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp2,48 triliun dan porsi publik sebesar Rp1,65 triliun dan akan digunakan untuk pembiayaan rumah subsidi," ujarnya dalam RDP dengan komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu 23 November.

Ia merinci, dengan adanya dana ini, BTN akan meingkatkan penyaluran rumah yang sebelumnya dalam 5 tahun menyalurkan 800.000 unit rumah menjadi 1,3 juta unit. "Jumlah tersebut sebesar Rp4,13 menjadi modal tier 1," imbuh Haru.

Adapun saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) dan pada 24 November akan ditetapkan harga final dari Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya ditetapkan kisaran harga discount terhadap term kurang lebih 15 hingga 25 persen.

Seiring dengan berjalannya waktu, lanjut Haru, BTN akan melaporkan kinerjanya kepada pemegang saham dan akan diputuskan terkait adanya dividen.

"Pada RUPS nanti akan diputuskan apakah akan ada (dividen). Kalau ada berapa persen dividen yang kami kembalikan pada pemegang saham baik pemerintah maupun kepada publik," lanjutnya.

Haru menjelaskan, sebelumnya pada 2020 dengan kondisi modal yang masih minim BTN tidak membagikan dividen. Sementara pada 2021, BTN membagikan 10 persen dari laba bersih tahun sebelumnya sebagai dividen.

"Dan ke depan sehubungan dengan meningkatnya ekspansi dan peningkatan laba mudah-mudahan bisa tambah lebih besar lagi," pungkasnya.