KPUPR Rehabilitasi 147 Rumah Tidak Layak Huni di Jayapura

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merehabilitasi 147 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Jayapura yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program BSPS tahun lalu yang dilaksanakan di empat kecamatan dan tersebar di 10 kelurahan Kota Jayapura, yang mana masing-masing penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp23,5 juta untuk merehabilitasi rumahnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Aleksander Simon Lopulalan diwakili Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua P.M. Desyarmeda Killian mengatakan, sebaran alokasi 147 rumah Program BSPS di Kota Jayapura pada 2023 lalu berlokasi di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Abepura (36 unit) di Desa Wahno, Kecamatan Jayapura Selatan (41 unit) tersebar di Desa Ardipura serta Entrop dan Argapura.

Kemudian, di Kecamatan Jayapura Utara (41 unit) di Desa Tanjung Ria, Mandala, Trikora, Bhayangkara dan Gurabesi serta di Kecamatan Heram (29 unit) di Desa Waena.

"Nilai bantuan Program BSPS yang kami salurkan kepada masyarakat sebesar Rp23,5 juta, dapat digunakan untuk membeli bahan material bangunan Rp18,5 juta dan sisanya Rp5 juta untuk upah tukang," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 5 April.

Salah seorang penerima Program BSPS yang juga Pendeta di Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) Jemaat Dawir Harun Taboni menyatakan, kegiatan peningkatan kualitas rumah dari Kementerian PUPR itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dulu banyak rumah di sekitar tempat tinggalnya di Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, yang dindingnya hanya dari kayu seadanya dan tidak memiliki struktur bangunan yang baik.

"Sekarang rumah yang kami tempati sangat bermanfaat dan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian PUPR yang telah memperhatikan kami di Papua. Sekarang dinding rumah kami dari bata dan konstruksi rumah juga kokoh dan ada pendamping Tenaga Fasilitator Lapangan Program BSPS dalam pembangunan dan penyusunan laporan administrasinya," kata dia.

Hal senada juga disampaikan warga lain yang mendapatkan Program BSPS Patius Tabuni. Dia menyatakan rasa syukurnya karena telah mendapatkan program BSPS dari pemerintah.

"Terima kasih Kementerian PUPR dan saya harap Program BSPS ini terus dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak," imbuhnya.

Adapun BSPS merupakan salah satu bentuk dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong royongan. Pelaksanaan Program BSPS yang dilaksanakan Kementerian PUPR tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai pengusul masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, Ditjen Perumahan juga bekerja sama dengan pihak swasta agar mereka bisa ikut berpartisipasi aktif melalui CSRnya serta Baznas agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan BSPS tersebut.