Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,9 Persen pada Oktober 2023, Ini Faktornya

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatatkan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mengalami penurunan pada Oktober 2023 sebesar Rp1.572,2 triliun artinya 70 persen dari total pagu anggaran untuk tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp768,7 triliun atau 76,8 persen dari pagu. Realisasi belanja K/L mengalami penurunan 1,94 persen jika dibandingkan pada periode sama tahun lalu.

“Belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat, 25 November.

Sementara itu, belanja non K/L telah terealisasi sebesar Rp803,6 triliun atau 64,5 persen. Realisasi ini turun 14,15 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Adapun, belanja non K/L tersebut digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran pensiun.

Secara lebih rinci, belanja non K/L untuk pembayaran subsidi dan kompensasi pada Oktober 2023 realisasinya sebesar Rp232,8 triliun, atau turun 17,82 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu Rp425,6 triliun. Kemudian realisasi belanja non K/L juga disalurkan untuk program kartu pra kerja sebesar Rp4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi BPP mengalami penurunan sebesar 5,9 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.671,4 triliun. Penurunan ini paling utamanya disebabkan oleh belanja non K/L yang terkontraksi.

“Belanja turun ini karena mayoritas belanja non K/L untuk subsidi dan kompensasi realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu, belanja KL tumbuh tipis,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran kemenkeu Isa Rachmatawarta menyampaikan, kontraksi realisasi belanja non K/L karena pembayaran kompensasi energi ke Pertamina yang lebih rendah dari tahun lalu.

“Komponen yang alami penurunan ini terutama karena untuk pembayaran kompensasi energi ke Pertamina itu lebih kecil dari tahun lalu. Jadi karena harga komoditas minyak dan gas menurun dari tahun lalu. Sehingga pressure juga untuk Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan lainnya jauh lebih rendah dari tahun lalu,” ujarnya.

Adapun, realisasi belanja terkait subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp232,8 triliun terdiri dari pembayaran subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp3,4 triliun, subsidi dan kompensasi BBM sekitar Rp97,2 triliun, dan subsidi elpiji 3 kilogram sebanyak Rp52,2 triliun.

Isa mengatakan dalam proses pembayaran kompensasi tersebut pihaknya sudah melakukan pengukuran terkait pembayaran ke PLN dan Pertamina sesuai dengan harga komoditas minyak dan gas.