Bagikan:

TERNATE - Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara mencatat realisasi belanja negara di provinsi itu pada 2023 mencapai Rp19,56 triliun atau 98,586 persen dari pagu APBN 2023.

"Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan belanja pemerintah Pusat, khususnya belanja pegawai dan barang serta Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara Achmad Syaiful Mujab dikutip dari ANTARA, Senin, 29 Januari.

Dia menambahkan, transfer ke daerah yang telah disalurkan hingga akhir 2023 mencapai 99,05 persen.

Sementara kinerja fiskal di Maluku Utara untuk pendapatan negara terealisasi sebesar Rp5,1 triliun atau meningkat sebesar 46,43 persen.

"Kontribusi utama kenaikan pendapatan di sepanjang 2023 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas," kata dia.

Ia menilai, keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk Malut berkontribusi mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hingga akhir 2023 masih yang tertinggi secara nasional yang didominasi oleh pertumbuhan industri pertambangan dan penggalian.

Ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang tumbuh mencapai Rp14,51 triliun.

Sementara neraca perdagangan surplus neraca berada pada angka 545,03 juta dolar AS dengan komoditas ekspor penyumbang devisa terbesar masih berupa produk hasil olahan nikel, seperti ferronickel, oksida nikel, matte dan bijih besi.

Untuk kinerja sektor keuangan dengan data per Oktober 2023, berupa Total Dana Pihak Ketiga (DPK), tumbuh 14,57 persen sejalan dengan kinerja dunia usaha yang makin membaik sebagaimana tercermin dari tingginya pertumbuhan PDRB kuartal III 2023.