JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan hingga 31 Mei 2024 untuk belanja bantuan sosial (bansos) capai Rp70,5 triliun atau naik 12,7 persen secara year on year (yoy), jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp62,5 triliun.
"Untuk belanja bantuan sosial ini mencapai Rp 70,5 triliun lebih besar dari belanja modal. Dan ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu yang sebesar Rp 62,5 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Kamis, 27 Juni.
Sri Mulyani menyampaikan kenaikan realisasi belanja bansos ini utamanya dipengaruhi oleh penyaluran bansos Kartu Sembako yang cairkan untuk dua bulan sekaligus, yakni pada bulan Mei dan Juni 2024.
Adapun, Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan belanja bansos ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp37,4 triliun digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM
Kemudian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp19,3 triliun untuk membantu keluarga dan individu yang tidak mampu sebanyak 96,8 juta peserta dari BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebesar Rp11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 8,8 juta siswa, dan KIP Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.
Selanjutnya, Kementerian Agama sebesar Rp1,6 triliun untuk sekolah 1,5 juta untuk siswa PIP dan 47.000 mahasiswa untuk KIP Kuliah.
“Sedangkan bantuan sosial akibat daerah atau masyarakat yang mengalami bencana alam itu ada Rp100 miliar yang sudah dicairkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp824,3 triliun atau meningkat 15,4 persen secara year on year (yoy) atau sekitar 33,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
BACA JUGA:
Belanja pemerintah pusat naik capai 15,4 persen, Sri Mulyani menyampaikan hal ini akibat karena kegiatan seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak.
Secara rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Mei 2024 mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu APBN 2024. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN dan dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Sementara, realisasi belanja non K/L mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu APBN 204. Adapun realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Adapun, belanja untuk non K/L mencapai Rp388,7 triliun terdiri dari belanja modal, belanja bansos belanja barang, hingga belanja pegawai.
