JAKARTA - Pemerintah pusat terus berupaya untuk menekan dampak negatif pandemi virus corona atau COVID-19 di dalam negeri. Berbagai kebijakan terus dikeluarkan. Salah satunya, menambah anggaran social safety net atau jaring pengaman sosial mencapai Rp110 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, bantuan yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini dapat menyentuh 50 hingga 60 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah.
"Sekarang ini dengan ekspansi bansos termasuk Kartu Prakerja, kami perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah itu bisa mencapai 60 persen," katanya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR secara virtual, Kamis, 30 April.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran Rp110 triliun yang termuat dalam paket stimulus ketiga ini, terdiri dari Rp65 triliun untuk tambahan anggaran beragam program jaring pengaman sosial. Kemudian, Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan senilai Rp20 triliun.
Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, untuk tambahan anggaran program jaminan sosial mencakup program keluarga harapan sebesar Rp8,3 triliun, kartu sembako Rp15,5 triliun, dan Kartu Prakerja Rp10 triliun.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Mensos Berikan Keleluasaan Pemda Atur Distribusi Bansos yang Bermasalah
27 April 2020, 19:19
"Diskon tarif listrik Rp3,5 triliun, insentif perumahan Rp1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp19,6 triliun, serta program lainnya Rp6,5 triliun," tuturnya.
Kemudian, untuk tambahan anggaran kebutuhan pokok dan operasi pasar meliputi bantuan beras senilai Rp10,5 triliun dan cadangan pokok operasi lainnya Rp14,5 triliun.
Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar Rp65 triliun untuk dukungan rumah tangga ini, bisa mencakup 103 juta individu atau 29,1 juta keluarga. Angka ini, mencakup sekitar 40 persen desil terbawah dari penduduk Indonesia.
Program Keluarga Harapan (PKH), lanjutnya, hampir menjangkau 20 persen termiskin. Sedangkan, penerima kartu sembako mencapai 35 persen masyarakat miskin. Kemudian diskon tarif listrik mencapai 50 persen dari masyarakat kita terbawah.
Kemudian, kata Sri Mulyani, BLT dana desa yang dikeluarkan dapat mencakup 11 juta keluarga penerima dan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta penerima yang diperkirakan juga mencakup hingga 60 pesen masyarakat kelompok terbawah.
"Kalau dilihat layer-layer bansos ini, memang ada kemungkinan yang dapat dobel, tapi memang kami mencoba memberikan bantalan sosial kepada masyarakat terdampak," jelasnya.
Penyaluran Dana untuk Jabodetabek Capai Rp3,42 Trilun
Sri Mulyani mengungkap, penyaluran dana bansos khusus diperuntukan bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menelan anggaran hingga Rp3,42 triliun.
"Untuk bansos Jabodetabek, yang kemarin para gubernur minta tambahan itu ke presiden. Maka ada 1,3 juta (penerima) untuk DKI dan 600 ribu (penerima) untuk Bodetabek, di luar penerima PKH dan kartu sembako. Sehingga hampir mencakup hampir 60 persen kelompok terbawah," katanya.
Rincian penerima manfaat bansos untuk wilayah ibu kota mencapai 1,3 juta penerima atau senilai Rp2,34 triliun. Sedangkan untuk wilayah Bodetabek menyasar 600 ribu penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,08 triliun.
Bansos ini diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp600 ribu per KK yang diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Penyaluran bantuan dilakukan dua kali dalam sebulan, masing masing senilai Rp300 ribu per paket.
