Pemerintah Klaim Bansos Pengalihan Subsidi BBM Rp24,17 Triliun Bisa Kurangi Jumlah Orang Miskin, Setuju?

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa rencana pemberian bantuan sosial (bansos) terbaru menyusul kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bisa mengurangi tingkat kemiskinan di dalam negeri.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu ketika memberikan pemaparan kepada awak media melalui saluran daring hari ini. Menurut dia, alokasi anggaran bansos yang telah dibuat sebesar Rp24,17 triliun sudah lebih dari cukup.

Anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan bahwa pemerintah sudah menghitung beban masyarakat atas kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sebesar Rp50 triliun. Dari angka tersebut, kelompok 40 persen masyarakat terbawah alias miskin (desil 1,2,3,4) hanya menanggung beban sekitar Rp8 triliun dan sudah masuk dalam cakupan penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Lalu, pemerintah juga menyediakan instrumen bansos subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun dengan sasaran masyarakat yang berada dalam kelompok desil 2,3, dan 4.

“Bahkan yang menerima (bansos subsidi upah) ada juga masyarakat di desil 5,6,7 (yang bukan kategori masyarakat miskin) karena mereka bekerja,” ujar Febrio pada Selasa, 6 September.

Oleh karenanya, apabila dijumlah maka nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat berkategori miskin dan rentan miskin sudah melebihi estimasi awal beban sekitar Rp8 triliun yang dijelaskan sebelumnya.

“Inilah yang kemudian membuat pemerintah yakin bahwa bantuan yang kita desain akan bisa menahan beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin dan rentan. Bahkan lebih dari itu, kita harapkan justru akan lebih dari sekedar kompensasi karena lebih besar berikan uangnya dari biaya yang akan merek tanggung,” kata dia.

“Artinya, tingkat kemiskinan kita akan jaga untuk tidak meningkat, bahkan ada peluang kemiskinan bisa kita turunkan,” ucap Kepala BKF Febrio Kacaribu.

Terpisah, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Chaikal Nuryakin mengungkapkan jika pengaruh kenaikan harga BBM tidak akan dirasakan secara cepat namun memerlukan waktu rambatan secara berkala.

“Dampak penuh dari kenaikan harga BBM ini akan dirasakan oleh masyarakat di beberapa waktu ke depan, dimana mekanisme kenaikan harga akan berlangsung selama beberapa pekan hingga akhirnya dirasakan secara penuh,” kata Chaikal.

Seperti yang telah diberitakan redaksi sebelumnya, kenaikan harga BBM yang diumumkan pada tengah hari 3 September 2022 membuat harga pertalite naik ke angka Rp10.000 per liter, dari awalnya Rp7.650 per liter.

Sementara itu, harga pertamax kembali meningkat ke Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Lebih jauh, harga solar subsidi yang semula berada pada Rp5.150 per liter meningkat menjadi Rp5.800 per liter.