Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2023 sebesar Rp2.240,8 triliun atau baru 73,2 persen dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) dan juga transfer ke daerah (TKD).

Adapun, realisasi BPP sebesar Rp1.572,2 triliun atau 69,99 persen terhadap pagu atau terkontraksi 5,94 persen (yoy).

Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 768,7 triliun atau 76,8 persen dari pagu atau naik 1,93 persen (yoy).

“Belanja K/L ini yang sudah terlihat mulai dari belanja untuk pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 24 November.

Kemudian, realisasi BPP non K/L sebesar Rp803,55 triliun atau 64,5 persen dari pagu atau turun 12,40 persen (yoy). Realisasi ini disalurkan untuk subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu pra kerja, serta subsidi pupuk.

Sri Mulyani menambahkan, untuk realisasi TKD hingga Oktober 2023 sebesar Rp668,5 triliun, atau 82,06 persen terhadap pagu. Namun, realisasi ini mengalami penurunan 1,57 persen jika dibandingkan pada periode sama tahun lalu.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN defisit Rp 700 miliar atau 0,003 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer surplus Rp365,37 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp168,51 triliun atau 28,17 persen terhadap target.

Adapun realisasi pendapatan negara mencapai 90,95 persen terhadap target.

Pencapaian ini terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.744,55 triliun, atau 86,31 persen dari target atau tumbuh 2,49 persen (yoy).

Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak mencapai Rp1.523,70 triliun, atau 88,69 persen terhadap target, atau tumbuh 5,33 persen (yoy) serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp220,85 triiliun, atau 72,84 persen terhadap target, atau terkontraksi 13,60 persen (yoy).

Sementara untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp494,18 triliun, atau 111,96 persen terhadap target atau tumbuh 3,72 persen (yoy).

Realisasi penerimaan hibah sebesar Rp1,37 triliun tumbuh 124,15 persen (yoy).

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan tetap melakukan penyisiran anggaran pada dua bulan terakhir tahun ini.

Hal ini dilakukan untuk melihat realisasi di seluruh alokasi yang sudah ada pagunya di dalam APBN.