Jelang Akhir Tahun, Belanja Negara Baru Tersalurkan 83 persen

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara per 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.117,2 triliun.

Jumlah tersebut turun 4,1 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Sementara itu, belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun atau 81,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian ini turun 5,9 persen yoy, meliputi belanja kementerian atau lembaga Rp946,1 triliun atau 94,5 persen dari APBN dan nonkementerian atau lembaga Rp894,3 triliun atau 71,8 persen dari APBN dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp747,8 triliun.

"Ini tumbuh tipis 0,4 persen. Jadi belanja kementerian atau lembaga tidak mengalami kontraksi. Hampir sama dengan tahun sebelumnya,"ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita Desember 2023, Jumat 15 Desember.

Sri Mulyani menekankan, rendahnya belanja yang terealisasi bukan karena belanja kementerian atau lembaga yang turun, melainkan dari belanja subsidi BBM di mana harganya lebih rendah dari asumsi makro 2023.

Realisasi belanja pemerintah pusat nonkementerian atau lembaga sudah mencapai Rp 894,3 triliun atau 71,8 persen dari pagu.

Namun, Sri Mulyani menyampaikan, penurunan yang cukup dalam terjadi pada belanja pemerintah pusat melalui belanja nonkementerian atau lembaga sebesar 11,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi ini disalurkan untuk subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

"Belanja non kementerian atau lembaga yang relatif lebih kecil disebabkan oleh pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik terutama subsidi yang lebih kecil," terangnya.

Kemudian, realisasi TKD hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp747,8 triliun, atau 91,8 persen dari pagu.

Namun, realisasi ini mengalami kontraksi 0,6 persen jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu.

Dalam APBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia di angka 90 dolar AS per barel.

Sementara mengutip harga minyak mentah yang ditetapkan Kementerian ESDM per November 2023 di level 79,63 dolar AS per barel.

Belanja nonkementerian atau lembaga, termasuk di dalamnya belanja subsidi BBM, baru terealisasi 71,8 persen dari APBN atau di angka Rp894,3 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan realisasi nonkementerian atau lembaga masih akan terus meningkat pada sisa Desember 2023, seiring dengan proses pembayaran berbagai program, seperti subsidi dan kompensasi.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat justru telah mencapai 94,5 persen hingga 12 Desember 2023 yang dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran bantuan sosial.