Pemerintah Diminta Tunda Proyek Rempang Eco City hingga Pemilu 2024 Selesai Digelar, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna meminta proyek Rempang Eco City ditunda setidaknya hingga Pemilu 2024 selesai dilaksanakan.

Sebab, kata dia, dikhawatirkan nantinya akan memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan jelang tahun politik.

"Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu, kok. Kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat menengah bawah," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta, Rabu, 27 September.

"Tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak lebih besar lagi, lebih ekstrem lagi, bahkan bisa memicu perlawanan rakyat. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin (situasi di Indonesia) tidak kondusif menjelang pemilu 2024," tambahnya.

Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres berlangsung.

"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing," kata dia.

Dia menambahkan, relokasi masyarakat Pulau Rempang yang dipaksakan akan menimbulkan dugaan bahwa realisasi anggaran atau investasi dari investor harus segera dilakukan.

"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres, jumlahnya (kira-kira) 30 persen atau sekitar 50 triliun" ucap Hanifa.

Lebih lanjut, kata Hanifa, jika proyek Rempang Eco City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, dikhawatirkan akan muncul pandangan masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024.

"Jangan sampai kami, rakyat, melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu jelang Pilpres," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan masalah Rempang Eco City.

"Ya, kami enggak buru-buru, lah. Pokoknya kalau enggak bisa selesai tahun ini, mungkin Januari Februari (2024)," kata Luhut usai ditemui dalam agenda SAFE Forum 2023 di Jakarta, Selasa, 26 September.

Dia menyebut, pemerintah saat ini terus mengomunikasikan dengan masyarakat sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak ada pihak yang dirugikan.

Dengan begitu, permasalahan relokasi warga di pulau Rempang bisa terselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak.