Menteri BUMN Buka Suara soal Larangan Impor KRL Bekas

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara soal larangan impor armada kereta rel listrik (KRL) yang tengah ditangguhkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut dia, wacana impor ini bakal menekan sisi biaya penumpang secara signifikan.

“Kalau keretanya tambah banyak otomatis penumpangnya juga bertambah dan bisa menekan cost operasional sehingga ongkosnya bisa lebih murah,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 28 Februari.

Erick menjelaskan, pihaknya akan terus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antarkementerian maupun lembaga terkait agar kepentingan masyarakat dapat tetap menjadi prioritas.

Dia tidak menampik jika pemenuhan produk dalam negeri tetap diutamakan.

Namun, persoalan lonjakan penumpang harus tetap diprioritaskan untuk segera diatasi.

“Kita juga harus lihat kapasitas produksi kita mencukupi atau tidak. Kalau memang tidak siap maka tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk secepatnya mencari solusi,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Kemenperin Dody Widodo menyebut Indonesia tidak perlu melakukan impor KRL lataran industri di dalam negeri mampu memproduksi moda transportasi massal tersebut.

Dia pun meminta kepada para pemangku kepentingan agar bisa menginformasikan peremajaan armada secara terjadwal karena proses produksi membutuhkan waktu.

“PT Inka bisa bikin itu semua kenapa harus impor dari Jepang. Bangladesh saja beli kereta kita Rp1,3 triliun. Yang jelas jangan mendadak pasti sulit untuk memenuhi,” kata Dody.