Antisipasi Kelangkaan Minyakita Jelang Lebaran, DMSI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal Ini
Ilustrasi Minyakita. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyarankan pemerintah membatasi penjualan minyak goreng subsidi alias Minyakita menjelang Lebaran.

Menurut Sahat, selama ini target sasaran dari minyak goreng subsidi tersebut tidak tepat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan minyak seperti tahun sebelumnya.

"Jangan jual Minyakita ataupun bentuk Minyakita itu melalui pasar modern, karena kurang tepat sasaran. Jual saja semua Minyakita ini melalui pasar tradisional, biarlah mereka yang membeli itu," kata Sahat dalam jumpa pers "Tantangan dan Perkembangan Industri Hilir Sawit 2023" di Jakarta, Selasa, 7 Februari.

Dengan demikian, usulan Menteri Perdagangan terkait membeli Minyakita menggunakan KTP tidak perlu dilakukan. Sebab, menurut Sahat, hanya akan menambah persoalan baru.

"Jadi, enggak perlu pakai KTP seperti yang diusulkan oleh Pak Zulhas (Menteri Perdagangan) terlalu ribet," ujarnya.

Diketahui, harga minyak goreng di dalam negeri saat ini tengah menanjak melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.

Dengan demikian, saat ini juga terjadi kelangkaan Minyakita di pasar-pasar.

Terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan pun menginstruksikan agar setiap pembelian Minyakita dibatasi, jika membeli 5 kg wajib menunjukkan KTP.

Namun, Sahat menilai, langkah itu justru tak efektif diberlakukan di Indonesia.

"Kalau kau punya duit dan ke gerai market (ritel modern), jangan beli Minyakita," ucapnya.

Sahat juga menyarankan agar penjualan Minyakita tidak lagi dilakukan oleh pihak swasta, tetapi diberikan kepada Perum Bulog.

"Penyaluran distribusi minyak goreng curah dan Minyakita ini diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, yaitu namanya Bulog, enggak usah 100 persen mereka, 60-70 persen saja mereka yang kontrol, itu pasti aman," jelasnya.

"Jangan sampai Lebaran ini, (Indonesia) mengalami kesulitan seperti yang lalu. Memang ini situasinya enggak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan," pungkasnya.