Cegah Gejolak Terulang, Badan Pangan Nasional Kawal Pendistribusian Minyak Goreng

JAKARTA – Badan Pangan Nasional mendorong peningkatan pasokan dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri.

Langkah ini sebagai antisipasi lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Lebaran.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dapat menjaga agar kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal tahun lalu tidak terulang kembali.

“Saya bersama Pak Mendag bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk 3 bulan ke depan dan akan kita review serta evaluasi secara berkala,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa, 31 Januari.

Melalui komitmen tersebut, kata Arief, selama periode 3 bulan ke depan para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450.000 ton per bulan, atau meningkat 50 persen dari jumlah sebelumnya, yaitu 300.000 ton per bulan.

Selain itu, para pelaku usaha juga diminta melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi yang dimiliki agar melakukan penjualan minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen, yaitu sebesar Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dan Rp15.500 per kg untuk minyak goreng curah.

“Penambahan jumlah pendistribusian dari 300 ribu ke 450 ribu saya rasa cukup. Respons para produsen terhadap komitmen bersama ini juga baik dan positif, ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh seluruh produsen yang hadir,” paparnya.

Arief meyakini, komitmen ini merupakan langkah yang baik untuk mengamankan supply minyak goreng jelang HBKN yang dipastikan akan mengalami lonjakan permintaan.

Berdsarkan data Prognosa Neraca Pangan periode Januari-Maret 2023, pada akhir Maret ini stok minyak goreng nasional diperkirakan sekitar 808.000 ton, sedangkan kebutuhan minyak goreng nasional perbulan rata-rata sebanyak 401.000 ton.

“Pendistribusiannya di lapangan harus kita kawal bersama-sama oleh NFA, Kemendag, Satgas Pangan. Untuk memastikan pelaksanaannya, para produsen diminta melaporkan realisasi pendistribusiannya setiap minggu,” ujarnya.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, kata dia, diharapkan komoditas minyak goreng jelang HBKN Puasa dan Lebaran pada tahun ini tidak mengalami gejolak seperti tahun lalu.

Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya kontribusi para produsen minyak goreng dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Minyak Goreng.

Mengingat, tambahnya, ketersediaan CPP merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga agar pasokan dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.

“Sesuai amanat Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, minyak goreng menjadi salah satu komoditas strategis yang harus ada dan dialokasikan sebagai CPP. Jadi kita minta kepada para produsen agar minyak goreng rakyat (Minyakita) itu bisa dialokasikan ke Bulog dan ID Food untuk kita kawal harga dan pendistribusiannya,” tuturnya.