JAKARTA – Dalam kunjungan kerja ke Sumenep, Madura pekan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi dan membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Menkeu, APBN dipastikan hadir di seluruh pelosok nusantara untuk mengelola berbagai isu, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hingga pertahanan serta keamanan.
“Seperti di wilayah Madura, APBN hadir dalam bentuk Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 6,8 triliun serta belanja dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga senilai Rp 1,5 triliun,” ujarnya saat menggelar dialog dengan pemangku kepentingan setempat, dikutip Jumat, 3 Februari.
Menkeu menjelaskan, kontribusi terbaru APBN tercermin dalam pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sidoarjo.
“Ini adalah cara kita dalam memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas, petani, buruh, dan pelaku usaha,” tuturnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, bendahara negara menyampaikan pula jika salah satu kunci paling penting agar kehadiran APBN tidak sia-sia adalah melalui peningkatan kualitas belanja.
“Kita melakukan transfer ke daerah ,termasuk dana alokasi umum di Sumenep, juga tentu berharap muncul apa yang disebut pelayanan dasar pada masyarakat yang sama baiknya dengan daerah-daerah lain,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Dalam catatan VOI, APBN 2023 mengalokasi anggaran TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Angka tersebut berporsi sekitar 26 persen seluruh belanja pemerintah di tahun ini yang berjumlah Rp3.061,2 triliun.