PMI Manufaktur Meningkat Bukti Daya Tahan Ekonomi RI Kuat Lawan Gejolak

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyambut baik bukuan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang terus menguat di zona ekspansi (lebih dari 50) menjadi 51,3 di Januari 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa torehan itu tumbuh dari posisi Desember 2022 yang sebesar 50,9.

“Sektor manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi menunjukkan daya tahan perekonomian Indonesia kuat di tengah gejolak global dan perlambatan manufaktur yang terjadi di berbagai negara,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis, 2 Februari.

Menurut Febrio, tren ekspansif di bulan lalu juga ditunjukkan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina 53,5 (Desember 53,1) dan Thailand 54,5 (Desember 52,5). Sementara itu, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat masih berkutat di zona kontraktif (leve di bawah 50).

“Output dan permintaan baru di Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir karena permintaan dalam negeri yang tetap kuat,” tuturnya.

Febrio menjelaskan, walaupun permintaan dari sisi ekspor masih agak tertahan, peningkatan permintaan domestik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian barang input.

“Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal 2023 ini meningkat dibandingkan akhir tahun lalu. Ini tercermin dari peningkatan stok barang input. Selain itu, harga barang input mengalami penurunan walaupun disrupsi pasokan masih terjadi,” kata dia.

Meskipun demikian, Febrio mengungkapkan para produsen tetap mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi dunia dan cuaca ekstrim yang dianggap berpotensi menghambat laju distribusi.

Sementara itu, besaran inflasi yang terus melandai dari 5,51 persen year on year (yoy) di Desember 2022 menjadi 5,28 persen persen di Januari 2023 mengindikasikan semakin kecilnya pengaruh gejolak harga komoditas administered price.

“Pemerintah terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM untuk memastikan fungsi stabilisasi APBN, yaitu sebagai shock absorber di tengah kondisi global yang masih bergejolak,” tegasnya.

Febrio menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi mengingat pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian. Kata dia, upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Sinergi dan bauran kebijakan di tingkat pusat dan daerah terus dilakukan bersama Bank Indonesia untuk menjaga agar sasaran inflasi kembali pada sasaran yang ditetapkan Pemerintah,” tutup Febrio.