Terungkap! Harta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang OTT KPK Turun Selama Pandemi, Ditengarai karena Utang Rp1,5 Miliar

JAKARTA – Ditangkapnya Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, kejadian ini memperpanjang daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK atas dugaan kasus korupsi.

Dari penelusuran redaksi, Rahmat Effendi bukan orang baru dalam pucuk pimpinan di Kota Bekasi. Dia tercatat sudah menduduki kursi eksekutif sejak 2008 kala menjabat sebagai wakil wali kota.

Secara konsisten, pundi-pundi rupiah yang diperolehnya pun tergolong dalam tren meningkat. Hal itu bisa dilihat dari laporan Rahmat Effendi dalam Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara seperti yang dipersyaratkan sebagai pejabat publik.

Satu hal yang menarik adalah ketika terjadi transisi masa sebelum pandemi ke periode pandemi, atau tepatnya pada 2019 menuju 2020.

Diketahui jika politisi yang akrab disapa Pepen ini pada 2019 memiliki total harta Rp7,43 miliar. Angka tersebut tersebar dalam berbagai bentuk kekayaan. Adapun, yang paling besar berupa tanah dan bangunan senilai Rp6,34 miliar yang berlokasi di sejumlah daerah, seperti Bekasi, Bogor, dan Subang.

Lalu, Pepen juga tercatat memiliki dua unit kendaraan bernilai Rp405 juta, harta bergerak lainnya Rp170 juta, serta kas dan setara kas Rp509,92 juta.

Setahun berselang, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020 yang disampaikan pada 18 Februari 2021 diketahui harta Rahmat Effendi tinggal Rp6,38 miliar. Artinya, dalam waktu sekitar 12 bulan di tahun 2020 kekayaan Pepen amblas lebih dari Rp1 miliar.

Usut punya usut, tergerusnya kocek Rahmat Effendi diakibatkan oleh bukuan utang sebesar Rp1,55 miliar yang dibuatnya selama pandemi lalu.

Asal tahu saja, harta Pepen sebenarnya meningkat berkat tambahan koleksi dua unit mobil menjadi total Rp810 juta. Selain itu, simpanan kas dan setara kas juga tumbuh menjadi Rp610,91 juta. Namun sayang, beban utang yang signifikan membuat kekayaan Wali Kota Bekasi nonaktif ini harus menurun pada 2020.