Wali Kota Bekasi Dikabarkan Kena OTT, Golkar: Kami Tunggu Keterangan Resmi KPK

JAKARTA - Partai Golkar merespons kabar Wali Kota Bekasi sekaligus kader Partai Golkar Rahmat Effendi terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam OTT itu, Tim Satgas KPK mengamankan Rahmat dan pihak swasta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Adies Kadir, mengatakan pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pihak KPK terkait penangkapan Rahmat. 

"Kita masih lihat, cermati terkait seandainya benar kita tunggu pengumuman dari KPK secara resmi," ujar Adies kepada wartawan, Rabu, 5 Januari.

Menurut Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu, dibutuhkan pengumuman resmi dari KPK agar partai yang dipimpin Airlngga Hartarto itu mengetahui kasus yang menjerat Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.

Sehingga, kata Adies, Golkar bisa menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya.

"Kan itu belum ada pengumuman resmi dari KPK. Jadi kami masih menunggu pengumuman resmi dari KPK, baru bisa mengambil langkah apa," kata Adies.

Dikabarkan, Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 5 Januari.

Berdasarkan informasi, dalam OTT itu, tim satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan pihak swasta. Informasi yang sama menyebutkan Rahmat Effendi dan pihak swasta itu diamankan lantaran diduga terlibat transaksi suap.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan adanya OTT itu. Namun, Ali belum dapat menyampaikan identitas pihak yang diamankan. Ali hanya menyebut pihak-pihak itu ditangkap lantaran diduga terkait dengan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi.

"Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu, 5 Januari, sekitar jam 2 siang, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat," kata Ali.