Upah Minimum DKI Jakarta per Hari Naik Kurang dari Rp1.500, KSPI: Bayar Toilet Umum Saja Enggak Cukup

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 bahkan tidak cukup untuk membayar toilet umum. Padahal, Ibu Kota Indonesia menempati posisi nomor 7 terkaya di dunia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022. Dalam hitungannya, upah buruh naik 0,85 persen atau sekitar Rp37 ribu menjadi Rp4.453.935. Penetapan UMP tahun ini disebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Said Iqbal pun menjelaskan, apabila UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar Rp37 ribu, maka upah per harinya hanya naik Rp1.258,3 atau kurang dari Rp1.500. Artinya, apabila buruh ingin menggunakan toilet umum harus nombok, sebab tarif toilet umum yakni Rp2.000.

Karena itu, Iqbal pun berencana untuk membawa isu upah DKI Jakarta yang kenaikannya sangat tipis tersebut ke dalam kampanyenya di internasional.

"Bagaimana mungkin DKI, ini saya mau apanya Nanti di internasional. DKI ya Allah ya Rab, DKI naik upah, Ibu Kota Indonesia terkaya nomor 7 di dunia. Tahun 2022 menjadi ketua G20, ibu kotanya naik upah di bawah Rp1.500. Ke toilet saja enggak cukup Pak Gubernur. Ke toilet umum itu Rp2.000 pak. Bapak kasih rakyat Jakarta Rp1.500," katanya dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Selasa, 23 November.

Karena itu, Iqbal mengatakan ribuan buruh bakal melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI pada 29 hingga 30 November. Sebab, Iqbal menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menjadi biang kerok upah murah dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) hanya naik tipis.

"Gubernur DKI biang keroknya, karena kalau Gubernur DKI sudah putuskan susah nanti UMK (upah minimum kabupaten/kota)," katanya.

Tak hanya akan menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta, kata Iqbal, pada tanggal yang sama aksi juga akan digelar di istana negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

"Super biang kerok dari semua masalah ini adalah Kemenaker," ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan aksi akan diikuti oleh enam konfederasi dan 60 serikat buruh tingkat nasional. Buruh yang terlibat mencapai puluhan ribu orang. Meraka berasal dari pabrik-pabrik di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Sebanyak 10 ribu buruh di Istana, 10 ribu di Balai Kota DKI, dan 10 ribu di Kemenaker. Jadi kami tidak main-main. Ini sungguh-sungguh," ucapnya.

Iqbal menegaskan bahwa aksi pada akhir bulan nanti aku akan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan dan PPKM Level 1. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian agar aksi tidak mengganggu ketertiban umum.