Semprotan Ian Hugen dan Egoisme DPR: Ujian Batas Kelas di Tengah Pandemi

bantu cariin kerja dong ci @ianhugen, temen w banyak yg nganggur abis kena cut, mau kerja tp ga dapet2 udh kirim sana sini.

— 🥑 (@alpokatmentega) July 27, 2021

Komentar para warganet didukung fakta lapangan. Memang, hanya perlu sedikit baca berita untuk tahu memiliki pekerjaan adalah kesempatan istimewa hari ini. Dampak pandemi COVID-19 telah memberi tekanan besar pada sektor ketenagakerjaan di dunia, termasuk Indonesia.

Mei lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan pada periode Agustus 2020, terdapat setidaknya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Angka pengangguran meningkat hingga 7,07 persen dari 138,22 juta angkatan kerja. Itu setara dengan 9,77 juta usia pekerja.

"Artinya sebanyak 9,77 juta orang menganggur," tutur Soeharso dalam acara Laporan Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020 (IOEO) dan Indonesia's Occupational Tasks and Skills 2020 (IndoTaSk).

Sementara banyak pengangguran dan miskin disemprot Ian Hugen, politikus DPR mempertontonkan egoisme tanpa malu. Sekretariat Jenderal DPR dikabarkan tengah mempersiapkan hotel bintang tiga untuk fasilitas karantina para anggota DPR yang terpapar OVID-19 dengan gejala ringan dan OTG.

"Iya (anggota DPR) termasuk staf, PNS, tanpa keluarga," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Selasa, 27 Juli.

Indra mengatakan sebelumnya fasilitas isolasi itu disediakan di kompleks rumah dinas DPR di Kalibata. Namun ada komplain sehingga disediakan di hotel. "Jadi gini, ini kan intensitas anggota dewan tinggi sekali di konstituen interaksinya. Jadi potensi terpapar itu tinggi," ucap Indra.

Pengadaan fasilitas hotel, kata Indra sesuai dengan aturan yang ada, yakni Surat Dirjen Pembendaharaan Negara S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020. Anggaran fasilitas itu, kata Indra diambil dari anggaran negara yang tak terpakai. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik.

"Penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR ini cenderung memperlihatkan wajah parlemen yang tidak peduli, tidak sensitif, tidak berempati," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, Rabu, 28 Juli.

Terbangunnya kesadaran kelas

Sosiolog Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan pandemi memang menampakkan perbedaan kelas secara lebih jelas. Dan strukturnya kini makin terpilah, yaitu mapan dan rentan.

"Kelas menengah kini banyak yang turun status bergabung dengan masyarakat miskin," tuturnya kepada VOI, Rabu, 28 Juli.

Penampakkan batas kelas yang makin jelas ini membuat sensitivitas antarkelas juga meningkat. Semua saling bersyakwasangka, begitu Bagong melihat situasi yang kerap memunculkan gesekan.

Dan tak mungkin dipungkiri apalagi dihindari. Memungkiri kenyataan batas kelas hanya akan memupuk konflik yang jadi bom waktu. Menyadari keberadaan batas kelas jadi perlu untuk tahu bagaimana harus bersikap.

Orang-orang dari kelas atas harus menumbuhkan empati. Bukan omong kosong. Empati, meski tak mudah adalah cara untuk menghadapi gesekan-gesekan antarkelas. Namun empati, bagaimanapun jadi monopoli kelas atas.

"Kuncinya empati. Kalau tidak ada empati konflik akan eksplosif ... Bagi kelas bawah, pasrah. Bukan empati," kata Bagong.

Privilege, nyata atau mitos?

Jika nyata atau tidaknya sebuah hal ditentukan oleh teori keilmuan, maka privilege adalah nyata. Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansyah menjelaskan sebuah teori yang menjelaskan privilege sebagai hasil interaksi antarsubjek (individu) yang kemudian memiliki fungsi-fungsi dalam hubungan antarsubjek tersebut.

"Contoh, dalam organisasi. Sekumpulan itu merupakan individu yang bersepakat. Ketika kesepakatan tersebut semakin besar, tampil lah apa yang kita sebut sebagai masyarakat. Masyarakat itu pada praktiknya adalah kumpulan individu tersebut. Mereka diikat oleh aturan," kata Tantan, dikutip dari artikel TULISAN SERI berjudul Mahkota Abu-Abu Bernama Privilege.

Mengacu pada konsep kesepakatan, privilege sejatinya adalah konsep yang amat samar. Pembentukannya amat tergantung pada kesepakatan kelompok individu (masyarakat). Misalnya, sebuah organisasi mengkhususkan perempuan akan diantar pulang jika acara hingga larut malam.

Hal tersebut jadi privilege dari perempuan. Privilege dalam bentuk perlindungan. Dengan kata lain, bahkan dalam konteks paling sederhana, privilege adalah hal nyata. "Basis privilege bisa bermacam-macam, tergantung apa yang disepakati di dalam hubungan tersebut," tambah Tantan.

Contoh lain betapa relatifnya privilege dijelaskan Tantan dalam analogi lain. Tentang bagaimana seorang profesor yang amat dihormati di lingkungan akademis, misalnya. Ketika berbelanja di pasar, ia akan setara dengan seorang mahasiswa abadi sekalipun. Maka, eksistensi dari privilege amat bergantung pada kondisi dan situasi lingkungan.

Suka tak suka, privilege adalah kenyataan yang harus dihadapi seorang individu sebagai makhluk sosial. Dengan memahami itu, seseorang akan melihat konsep privilege secara lebih jernih. Cara yang lebih baik untuk menjalani hidup, tentunya.

"Oke saya baru bisa segini kemampuan saya," kata psikolog, Rosmini, dikutip dari artikel TULISAN SERI berjudul Redistribusi Kekayaan untuk Mengatasi Ketimpangan Privilege Sosial.

"Kalau orang mau berusaha, enggak ada yang enggak mungkin. Cuma kebanyakan orang sering merasa mengasihani diri sendiri sehingga dia berlindung dengan hal tersebut, seraya mengatakan 'Orang lain dapat kemudahan-kemudahan, sementara saya tidak,'" katanya.

Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sadiman Ahmad, dalam tulisannya di laman SMRC menjelaskan ketimpangan ekonomi sebagai masalah lama yang mengganggu dalam narasi keadilan dan distribusi kekayaan. Masalah ini, menurut Sadiman akan mendatangkan mudarat sosial.

"Seperti meningkatnya kriminalitas, instabilitas sosial, bahkan obesitas warga," tulisnya.

Karenanya, Sadiman berpendapat, jalan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dalam konteks privilege sosial adalah menerapkan redistribusi kekayaan. Skema ini umum digunakan dalam iklim demokrasi. Namun, memang ada pihak yang perlu membayar kebijakan tersebut.

"Yang harus membayar, tentu pembayar pajak, yakni masyarakat kelas kaya. Negara harus mengambil sebagian kekayaan kelas atas ini untuk didistribusikan ke kalangan bawah melalui skema program sosial," katanya.

*Baca Informasi lain soal COVID-19 atau baca tulisan menarik lain dari Nailin In Saroh, Putri Ainur Islam, Ramdan Febrian, juga Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya