JAKARTA - Dibandingkan dua bakal calon presiden (Bacapres) lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan adalah satu-satunya Bacapres yang sudah mengumumkan bakal calon wakil presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini secara resmi telah mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi meski menjadi Bacapres tunggal yang sudah punya pasangan, Anies Baswedan dan Cak Imin malah dinilai belum memiliki gagasan yang kompak.
Sementara Anies Baswedan ingin mengedepankan kesetaraan kesempatan, termasuk memberikan jaminan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, sisi Cak Imin justru memimpikan BBM gratis untuk rakyat.
“Menghadirkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian gagasan yang diungkap Anies saat tampil di acara bertajuk Tiga Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 September 2023.
"Kita menginginkan agar akses pada fasilitas dasar setara, pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga lapangan pekerjaan,” ujar Anies lagi.
Program Kerja Belum Konkret
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Anies Baswedan belum memaparkan secara konkret kerja yang ingin dijalankan. Sebagai Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah sekarang, utamanya mengenai ketimpangan antarwilayah.
Meski melontarkan kritik adalah sebuah kewajaran, Bhima menganggap kubu Anies belum memberikan solusi untuk membenahi ketimpangan pembangunan di era Jokowi.
“Kritik-kritik itu yang kurang bagaimana solusinya, rekomendasinya apa dan program aksi kebijakannya apa untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah,” kata Bhima kepada VOI.
Dalam kesempatan yang sama, Bhima juga menyoroti adanya perbedaan program kerja antara Anies Baswedan dan pasangannya, Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin. Sebelumnya, elite PKB Syaiful Huda mengatakan partainya akan menggratiskan BBM bila Cak Imin terpilih menjadi Cawapres.
Video yang memperlihatkan Syaiful Huda sedang menyampaikan hal itu viral di media sosial sejak pekan lalu. Syaiful menjanjikan pemerintah bakal memberikan BBM gratis jika Cak Imin dan PKB menang dalam Pilpres dan pemilihan legislatif 2024, meski hal ini kemudian dikoreksi oleh Cak Imin sendiri.
Cak Imin mengklairifikasi bahwa maksud janjinya adalah subsidi BBM tidak boleh dihilangkan, namun bukan berarti seharga nol rupiah. Perbedaan ini menurut Bhima membuat program pasangan Anies dan Cak Imin belum jelas arahnya.
“Program keduanya tidak konek, seharusnya bagaimana mengkoneksikan itu sehingga bisa terbaca jelas arahnya ke mana. Seharusnya publik tahu programnya apa saja yang konkret,” Bhima melanjutkan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, janji menggratiskan BBM akan sulit terlaksana karena lagi-lagi sangat membebani APBN. Dia juga menilai kebijakan subsidi BBM lebih banyak salah sasaran.
Alih-alih memberikan BBM gratis, Tauhid menilai Cak Imin sebaiknya fokus menghilangkan subsidi tersebut dengan cara memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin.
"Sebagian besar penerima subsidi BBM ini bukan orang tidak mampu, malah orang yang mampu, jadi salah sasarannya tinggi modelnya masih harga seperti ini di SPBU," kata Tauhid.
Prestasi di DKI Jakarta Bisa Jadi Acuan
Meski program kerja Anies Baswedan dinilai masih gamang dan belum konek dengan pasangannya, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah gagasan Anies yang menjanjikan harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau.
"Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kita ingin keluarga-keluarga di Indonesia di manapun mereka berada ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita," kata Anies panjang lebar.
Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan diklaim mampu mempertahankan ketahanan pangan melalui penyediaan subsidi pangan yang semakin meningkat dan penerima manfaat yang makin luas.
Subsidi pangan diberikan untuk 4.610.623 orang selama lima tahun, yaitu pada 2017-2021 dengan anggaran Rp1,1 triliun. Subsidi yang diberikan seperti daging, telur ayam, ikan, beras, dan susu dengan sasaran warga tidak mampu yang tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, penyandang disabilitas, penghuni rusun, lansia, Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), guru/tenaga honorer hingga kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
KJP merupakan program yang digagas Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Program tersebut kemudian diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014-2017), dan dioptimalkan menjadi KJP Plus. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), Anies melanjutkan program tersebut.
DKI Jakarta juga dinilai berhasil mengendalikan inflasi sehingga dalam empat tahun terakhir level inflasi ada di bawah 5%. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Finance, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menilai inflasi yang terjaga di bawah 5% menunjukkan manajemen tim pengendalian inflasi daerah (TPID) DKI Jakarta sangat baik dalam mengendalikan inflasi, baik harga maupun stok bahan pokok.
”Artinya DKI Jakarta yang adalah center of city atau pusatnya di Jabodetabek bisa menjaga tingkat inflasi,” kata Rizal.
BACA JUGA:
Menurut Rizal, dengan level inflasi yang konsisten di bawah 5%, DKI Jakarta sudah belajar dari pola-pola rantai pasokan sebelumnya.
“Jadi musimnya kapan, misalnya lagi naik harga pangan di mana, kapan, kemudian kebijakan stoknya banyak, bahkan ketersediaannya juga dipersiapkan,” pungkas Rizal.