Menyoroti Deklarasi Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: Jangan Baper, Tidak Ada Pengkhianatan dalam Politik

JAKARTA - Deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 menjadi perbincangan. Selain karena duet Anies dan Cak Imin ini menjadi pasangan Capres dan Cawapres pertama, ternyata ada pula pihak-pihak yang merasa dikhianati.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melakukan deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya, pada 2 September 2023. Kemudian muncul anggapan bahwa ada unsur pengkhianatan dalam deklarasi akhir pekan kemarin.

Narasi tersebut didendangkan dari kubu Partai Demokrat. Mereka merasa dikhianati lantaran Anies lebih memilih Cak Imin sebagai pasangannya untuk maju di Pilres 2024. Demokrat mengaku sudah ada perjanjian bahwa Agus Harimurti Yodhoyono (AHY) yang akan dipilih untuk menjadi bakal Cawapres Anies tahun depan.

Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) awalnya menjalin koalisi politik Perubahan untuk Persatuan menjelang Pilpres 2024. Koalisi tersebut sepakat mengusung Anies Baswedan menjadi Bacapres. Namun KPP bubar jalan setelah Partai Nasdem menerima bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai tersebut sepakat menduetkan Anies dan Cak Imin sebagai Bacapres dan Bacawapres tahun depan.

Mundur dari Koalisi Biasa Saja, Bukan Pengkhianatan

Bergabungnya PKB membuat kubu Demokrat marah dan buntutnya mereka memutuskan angkat kaki dari koalisi pada Jumat, 1 September. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tak kuasa menahan emosi. Dia menuding ada pengkhianatan politik yang dilakukan Nasdem dengan menunjuk Cak Imin mendampingi Anies Baswedan. Bukan tanpa alasan dia mengeluarkan opini tersebut.

Dari versi SBY, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini sebenarnya sudah punya pilihan soal siapa yang akan menjadi orang nomor dua mendampingi Anies. SBY mengklaim KPP sebenarnya telah berencana untuk bersama-sama mendeklarasikan pasangan Anies dan AHY, yang merupakan putra sulungnya sekaligus Ketum Demokrat, pada 3 September 2023. Namun ternyata deklarasi pasangan Anies dan Cak Imin berlangsung lebih cepat. Sebagai pihak yang merasa dirugikan, kubu Demokrat baper sampai memberi label pengkhianat kepada Nasdem.

Bicara soal pengkhianatan, istilah ini seringkali terlontar di ranah politik. Padahal menurut peneliti komunikasi politik Effendi Gazali, kata ‘pengkhianatan’ tidak berlaku dalam dunia politik. Saling meninggalkan adalah hal yang biasa terjadi. Karena itulah siapa pun yang terjun ke dunia politik harus bersiap dengan segala kemungkinan supaya tidak merasa jadi “korban”.

“Tidak ada pengkhianatan dalam politik. Saling meninggalkan itu biasa saja. Jadi, supaya tidak menjadi korban harus bersiap utk segala kemungkinan,” kata Effendi dalam pesan singkat kepada VOI.

Komunikasi Jadi Kunci dalam Berpolitik

Meski demikian, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, ini menegaskan pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak sebelum mengumumkan sebuah keputusan atau kebijakan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa ditinggalkan begitu saja. Komunikasi bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya komunikasi yang positif, akan memberikan kesan elegan saat terjadi perpisahan dalam koalisi, misalnya.

“Sementara itu kalau ada yang meninggalkan seyogyanya membuat tanda-tanda yang baik dan jelas. Misal mengumumkan keluar dari koalisi, bagi partai yang keluar dari koalisi. Atau menghubungi dan bicara dengan pihak yang sudah diajak, tertulis pula, untuk menjadi cawapres,” kata Effendi menambahkan.

“Semakin baik cara meninggalkan koalisi atau cara meninggalkan Cawapres yang sudah dikasih surat, akan semakin elegan pihak tersebut. Soal reputasi ini akan tercatat dalam sejarah. Tapi sekali lagi dalam komunikasi politik tidak terlalu banyak dipakai kata 'pengkhianatan'," tegasnya.

Pernyataan SBY yang menyebut Nasdem telah melakukan pengkhianatan mendorong Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni untuk melaporkan mantan Presiden Republik Indonesia tersebut. Namun, niatan tersebut diurungkannya setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan memintanya untuk batal melaporkan SBY. Sahroni menjelaskan alasan Surya Paloh batal melaporkan SBY supaya situasi politik menjelang Pilpres 2024 tidak panas.

“Pak Surya memerintah kepada saya, untuk tidak boleh melaporkan. Dan kebetulan, tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya, untuk meminta juga yang sama. Pak Anies, ingin agar kita fokus saja ke depan ini untuk strategi pemenangan Capres 2024,” begitu kata Sahroni.

Kata orang, politik adalah medan permainan yang tak kenal lelah. Dalam perjalanannya, kesetiaan dan pengkhianatan dalam politik terkadang berjalan beriringan. Yang pasti, politik selalu menjadi pertarungan menarik dengan segala kompleksitasnya.