Meradang Dipaksa NasDem Setujui Duet Anies-Cak Imin, Demokrat: Bentuk Pengkhianatan Terhadap Semangat Perubahan
Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya (ANTARA/HO/TIM Teuku Riefky Harsya)

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku mendapatkan informasi dari anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB.

Dirinya juga telah mengkonfirmasi langsung dan mendapatkan jawaban bahwa kerjasama ini benar adanya. Menurutnya, persetujuan ini dilakukan secara sepihak. 

"Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia

mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," tegas Riefky Harsya dalam pesan elektronik yang diterima di Jakartra, Kamis, 31 Agustus. 

Koalisi Perubahan diisi oleh tiga partai politik yaitu Demokrat, NasDem dan PKS. Riefky kemudian menyinggung awal terbentuknya Koalisi Perubahan hingga bersepakat pada  beberapa poin dengan melihat dinamika politik yang terjadi agar segera deklarasikan pasangan capres-cawapres.

Pada pertemuan Capres Anies Baswedan bersama Tim 8 dengan SBY, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Anies bahkan sudah menentukan cawapresnya. 

Keputusan itu, sambung Riefky, ditulis tangan dan ditandatangani oleh Anies sendiri. 

Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketua Umum Agus Yudhoyono bersedia untuk menjadi cawapresnya.

Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. 

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. 

Pada 30 Agustus 2023, Capres Anies tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi," tegasnya.