Dukung Parlementary dan Presidential Threshold 0 Persen, Said Salahudin: 2024 Momentum PKP Masuk Senayan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin, menargetkan partainya lolos ke Senayan pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Karenanya, dia mendukung pemberlakuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold dan juga Prsiedential Threshold 0 persen pada pemilu selanjutnya.

"Pemilu 2024 ini momentum kami bangkit kembali untuk masuk Senayan, lolos parliamentary threshold target kami. Kami berupaya untuk perlunya ditinjau ulang soal ketentuan presidential threshold yang semestinya tidak tepat lagi diberlakukan," ujar Said kepada VOI, Kamis, 14 Oktober.

Menurutnya, ambang batas 20 persen adalah sumber masalah konflik yang tidak berhenti dari pemilu ke pemilu. Sebab kata dia, hanya segelintir partai saja yang mendominasi parlemen dan berkutat pada dua blok besar pasca Pemilu 2014 dan 2019.

"Itu kan akibat presidential threshold. Itu yang menganggu kami," kata Said.

Said menegaskan, bahwa ambang batas atau presidential threshold tidak perlu diturunkan menjadi 10 atau 15 persen. Namun, dihapuskan hingga 0 persen agar calon presiden lebih variatif.

"Tidak usah 10 persen, harus 0 persen. Karena dalam konsitusi sudah diatur tentang mekanisme pemilihan presiden putaran kedua. Kenapa sih harus ada ronde kedua? Itu pertanyaan serius kenapa konstitusi harus mengatur putaran kedua. Karena dibayangkan peserta pemilu boleh mengusulkan berapapun calon yang muncul disaring pada pemenang satu dan kedua suara terbanyak itulah yang bertarung di ronde kedua," jelasnya.

"Tapi kalau presidential threshold terus bertentangan dengan kondisi bangsa yang heterogen, majemuk ya gak bisa aspirasinya itu batasi hanya kepada dua calon. Dua calon selalu terjadi pada saat pemilihan ada incumbent terutama itu pasti akan ada dua paslon terus," sambungnya.

Karena itu, kata Said, presidential threshold tidak lagi cocok diberlakukan pada Pemilu selanjutnya.

"Setelah kita melihat dua kali pemilu menunjukkan presidential threshold itu menjadi cikal bakal munculnya keributan konflik berbangsa ini," kata Said.

Soal Pilpres 2024, Said mengaku akan membicarakan ke depan. Namun, kata dia, PKP tengah memantau siapa saja calon-calon potensial yang akan berlaga pada pemilu mendatang.

"Nanti pada waktunya kita akan menyampaikan sekarang masih memantau karena calon tidak harus yang muncul hari ini. Anies, Ganjar bagus, tapi bukan berarti PKP tidak punya kader yang bagus juga. Semua itu akan kami timbang dulu," demikian Said.