Paripurna Formula E Hanya Dihadiri PDIP dan PSI, Gembong Sebut Ada Ancaman Pemecatan Jika Ikut Rapat
Rapat Paripurna DKI Jakarta soal Interpelasi Formula E (Foto: DIah/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, mendengar informasi bahwa ada salah satu fraksi penolak interpelasi Formula E yang mengancam anggotanya untuk tidak mengikuti rapat paripurna interpelasi hari ini.

Kata Gembong, jika ada anggota di fraksi tersebut menghadiri rapat paripurna, mereka akan dipecat dari fraksi partainya. Hal inilah yang menyebabkan tak ada anggota fraksi selain PDIP dan PSI yang mengikuti paripurna interpelasi.

"Hari ini ada salah satu fraksi yang mengancam akan memecat anggotanya ketika dia hadir. Itu kan berarti ancaman serius sekali kepada anggota yang diperkirakan akan menghadiri acara ini," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September.

Gembong mengaku heran mengapa tujuh fraksi begitu keras menolak untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula E.

Padahal, kata dia, interpelasi sebatas hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pertimbangan anggaran hingga kajian kelayakan penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.

"Orang kita cuma mau tanya saja kok. Apakah ada hal yang sangat krusial ketika berbicara menggelar interpelasi? Tidak ada hal yang sangat krusial dan tidak ada efek apa-apa. Apakah ada efek-efek menjatuhkan Anies? Sama sekali tidak. Terbersit pun tidak," ucap Gembong.

Pada rapat paripuna hari ini, hanya ada 32 Anggota DPRD yang hadir, yakni 25 Anggota Fraksi PDIP dan 7 Anggota Fraksi PSI. Padahal, sebelumnya PDIP dan PSI mengaku gencar melakukan lobi-lobi kepada anggota fraksi lain.

Sayangnya, lobi tersebut tak membuahkan hasil, sehingga rapat paripuna tak mencapai kuorum kehadiran 50 persen + 1 orang anggota. Rapat paripuna pun akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Namun, Gembong mengaku pihaknya belum menyerah. Mereka akan membahas kelanjutan rencana paripurna interpelasi lewat rapat pimpinan gabungan (rapimgab).

"Paling banter, sebelum Bamus ada rapat pimpinan gabungan. Di rapimgab, kita bisa kompromi dalam arti untuk membangun kesepakatan kesepahaman untuk sampai ke rapat paripuna berikutnya. Jadi ada dua tahapan yang mesti kita lakuin," jelas Gembong.