Mantan Wakil Presiden Afghanistan Sebut Presiden Ashraf Ghani Batalkan Kesepakatan dengan Taliban
Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. (Wikimedia Commons/U.S. Secretary of Defense)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah membatalkan kesepakatan yang dicapai oleh Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan dengan anggota Taliban, mengenai pembentukan kabinet yang akan sejalan dengan kepentingan semua politik dan etnis kelompok negara itu, pemimpin partai Hezb-e Wahdat Islami Afghanistan Karim Khalili mengatakan pada Hari Rabu.

"Di bawah kepresidenan Ashraf Ghani, kami mempertahankan kebijakan damai terhadap Taliban. Saya adalah salah satu arsitek pendiri pendekatan damai yang dipromosikan oleh Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan," ujarnya mengutip TASS 22 September.

"Kami (mencapai kesepakatan) untuk menciptakan pemerintahan yang akan menghormati hak asasi manusia dari semua kelompok etnis dan politik, pihak Taliban setuju dengan itu. Namun, pemerintah Ashraf Ghani memperdalam kesepakatan ini. Setelah melarikan diri dan menyerahkan segalanya kepada Taliban, ia dengan demikian membuka jalan bagi dominasinya," sambung Khalili.

Dia menekankan, proses perdamaian telah menguntungkan minoritas Hazara dan Afghanistan.

"Mengingat rencana penarikan pasukan asing dari Afghanistan dan perkiraan untuk perubahan situasi setelah penarikan pasukan NATO, saya melihat keberhasilan dan efektivitas proses perdamaian sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis Afghanistan," papar Khalili

"Pada akhirnya itu untuk mencegah keruntuhan sistem dan penghancuran prestasi rakyat Afghanistan, dan untuk menghindari perebutan seluruh negara oleh satu kekuatan yang akan memicu perang saudara, pembunuhan dan pertumpahan darah," tukasnya menyimpulkan.

Mohammad Karim Khalili menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Afghanistan selama pemerintahan Hamid Karzai pada 2004-2014. Sejak 2017, ia menjabat sebagai kepala Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan.

Sebagai pemimpin Partai Persatuan Islam Rakyat Afghanistan yang mewakili kepentingan Hazara, ia berusaha meredakan ketegangan antara anggota kelompok etnis ini dan Taliban melalui konsultasi dan negosiasi damai.