Lanjutkan Penerbangan Kemanusiaan di Afghanistan, PBB Harus Perbarui Mandat UNAMA

JAKARTA - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kembali melanjutkan misi penerbangan kemanusiaan ke Afghanistan, serta memperbarui misi di negara tersebut seiring dengan pengambilalihan oleh Taliban dan akan berakhirnya misi PBB pada bulan ini.

PBB kembali melanjutkan misi penerbangan kemanusian di Afghanistan yang menghubungkan ibukota Pakistan Islamabad dengan kota Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara dan dengan Kandahar di selatan. Tiga penerbangan telah mendarat di Mazar-i-Sharif sejak 29 Agustus. Layanan Udara Kemanusiaan PBB dioperasikan oleh Program Pangan Dunia di bawah FAO.

"Layanan Udara Kemanusiaan PBB sekarang mengoperasikan penerbangan untuk memungkinkan 160 organisasi kemanusiaan melanjutkan kegiatan penyelamatan jiwa mereka di provinsi-provinsi Afghanistan," PBB Juru bicara Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan, seperti mengutip AFP.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB harus memperbarui misi PBB di Afghanistan dan meningkatkan kapasitasnya untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di negara itu sejak pengambilalihan Taliban, seiring dengan berakhirnya misi United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) pada 17 September mendatang, menurut Human Rights Watch.

Anggota Dewan Keamanan telah membahas resolusi untuk memperbarui mandat UNAMA dalam beberapa minggu mendatang. Sementara UNAMA dan badan-badan PBB lainnya perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan keamanan yang berkembang pesat di Afghanistan. Sebab, kehadiran PBB di negara itu tetap penting untuk membantu melindungi rakyat Afghanistan. Peran misi PBB dalam memantau kepatuhan Taliban dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Afghanistan akan menjadi sangat penting.

"Dewan Keamanan harus memperbarui mandat UNAMA dan memastikan misi serta badan-badan PBB lainnya memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa dan untuk sepenuhnya memantau hak asasi manusia," kata Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch, seperti dikutip 3 September.

"Taliban memiliki rekam jejak buruk tentang hak asasi manusia dan melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan pada khususnya, sehingga misi PBB perlu menjadi perhatian dunia untuk melaporkan secara terbuka situasi di Afghanistan," tandasnya.

Untuk diketahui, Dewan Keamanan membentuk UNAMA pada tahun 2002 untuk menggantikan Misi Khusus PBB di Afghanistan, di bawah Perjanjian Bonn setelah penggulingan pemerintah Taliban tahun 2001. Dewan tersebut memberikan UNAMA mandat yang luas untuk memantau hak asasi manusia, mendukung supremasi hukum, melindungi hak-hak perempuan, dan mendorong rekonsiliasi nasional.

Dalam resolusi 2593, diadopsi pada 30 Agustus, Dewan Keamanan mendesak Taliban untuk menepati janjinya untuk memastikan perjalanan yang aman bagi semua orang yang ingin meninggalkan negara itu. Misi PBB dan badan-badan PBB lainnya harus memantau dan melaporkan secara terbuka tentang kepatuhan Taliban terhadap resolusi itu.

UNAMA juga harus bekerja sama dengan mekanisme peradilan internasional dan badan pencari fakta internasional lainnya yang menyelidiki pelanggaran hak di Afghanistan. Sementara, Taliban harus bekerja sama dengan UNAMA dan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memenuhi kewajiban Afghanistan di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Otoritas Taliban harus mematuhi kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan kepada staf dan fasilitas PBB sambil memastikan bahwa semua anggota staf PBB, termasuk perempuan, dan organisasi lain memiliki akses tak terbatas di seluruh negeri untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

"Taliban harus menunjukkan kepedulian mereka terhadap rakyat Afghanistan dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok kemanusiaan memiliki akses penuh ke semua yang membutuhkan," terang Charbonneau.

"Taliban harus mengakui, jika mereka memerintah dengan kembali ke buku pedoman mereka yang terkenal tentang perlakuan kasar terhadap perempuan dan anak perempuan dan minoritas, suatu hari mereka akan dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.