Dewan Keamanan PBB Kecam Larangan Taliban Terhadap Wanita di Afghanistan

JAKARTA - Dewan Keamanan PBB pada Hari Selasa menyerukan partisipasi penuh, setara serta bermakna perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, mengecam larangan oleh administrasi pimpinan Taliban pada perempuan menghadiri universitas atau bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu mengatakan larangan perempuan dan anak perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas di Afghanistan "merupakan erosi yang meningkat untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar."

Larangan universitas terhadap wanita diumumkan saat Dewan Keamanan di New York bertemu di Afghanistan minggu lalu. Sementara, anak perempuan telah dilarang dari sekolah menengah sejak Maret.

Dewan mengatakan larangan terhadap pekerja kemanusiaan perempuan, yang diumumkan pada Hari Sabtu, "akan berdampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu," termasuk yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan, serta harapan masyarakat internasional," kata Dewan Keamanan, yang juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA, melansir Reuters 28 Desember.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di Twitter pada Hari Selasa, bahwa pembatasan itu adalah "pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut."

Dia menambahkan: "Tindakan untuk mengecualikan serta membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan."

Sebelumnya, empat kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya telah menjangkau jutaan warga Afghanistan, mengatakan pada Minggu, mereka menangguhkan operasi karena tidak dapat menjalankan program tanpa staf perempuan.

Terpisah, kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu, bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga populasi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja dilarang bersekolah.

Diketahui, Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu. Mereka sebagian besar melarang pendidikan anak perempuan ketika terakhir berkuasa dua dekade lalu, tetapi mengatakan kebijakan mereka telah berubah. Pemerintahan yang dipimpin Taliban belum diakui secara internasional.