Bagikan:

JAKARTA - Sekitar 1.200 veteran Angkatan Udara Israel, termasuk mantan kepala staf militer negara itu, menyuarakan kekhawatiran akan pemerintahan ultranasionalis sayap kanan yang akan memimpin mendatang, di bawah perdana menteri terpilih Benjamin Netanyahu.

"Kesamaan yang kita miliki hari ini adalah ketakutan, bahwa negara demokrasi Israel dalam bahaya," dalam sebuah surat kepada Mahkamah Agung dan pejabat tinggi lainnya, melansir The National News 27 Desember.

Tak hanya itu, para veteran juga menyebut pejabat hukum sebagai "garis pertahanan terakhir", meminta mereka untuk melakukan segala daya untuk "menghentikan bencana" yang mempengaruhi negara.

Di antara hampir 1.200 penandatangan terdapat Dan Halutz,  Panglima Militer Israel dari 2005 hingga 2007, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Avihu Ben-Nun dan mantan kepala intelijen militer Amos Yadlin.

Netanyahu sendiri kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan 1 November. Dia akan mempresentasikan pemerintahannya ke parlemen pada Hari Kamis.

Meskipun susunan kabinetnya belum diumumkan, para analis menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai sayap paling kanan dalam sejarah Israel.

Pada Hari Senin, Mahkamah Agung memerintahkan Netanyahu dan pemimpin sayap kanan Itamar Ben Gvir, yang dicalonkan untuk posisi Menteri Keamanan Nasional, untuk menanggapi dalam waktu dua hari petisi yang menuntut pengadilan memblokir penunjukan Ben Gvir.

Petisi tersebut diajukan oleh Tag Meir, sebuah organisasi akar rumput melawan kejahatan kebencian dan rasisme agama.

Netanyahu sendiri membela pilihannya sebagai Menteri Keamanan Nasional, menambahkan bahwa Ben Gvir telah "memodifikasi banyak pandangannya".

Sebelumnya dalam beberapa wawancara sejak kemenangan pemilihannya, Netanyahu meremehkan peran mitra koalisinya, seperti Ben Gvir.

"Saya akan memerintah dan saya akan memimpin, dan saya akan menjalankan pemerintahan ini," katanya kepada Al Arabiya.

"(Pihak lain) bergabung dengan kami; mereka akan mengikuti kebijakan saya," tandasnya.