Sidang Etik Lili Pintauli Rampung, Dewas KPK Segera Bacakan Putusan

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan proses sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Hal ini dilakukan karena Lili diduga melanggar etik setelah menghubungi pihak berperkara yaitu, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

"Sudah selesai semua tinggal putusan," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada wartawan, Kamis, 26 Agustus.

Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun jadwal sidang putusan. Hanya saja, waktu pastinya belum diketahui.

Sidang putusan akan dilaksanakan secara terbuka dan bisa diakses publik. Hal ini berbeda dengan proses sidang etik yang berjalan tertutup sesuai aturan Dewan Pengawas KPK.

"Seperti biasa sidangnya juga terbuka dan ada konpers setelah sidang," ungkap Albertina.

Diberitakan sebelumnya, Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dua dugaan pelanggaran etik. Pelaporan dibuat oleh dua penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan dan Rizka Anungnata serta mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko.

Pertama, dia diduga menghubungi dan menginformasikan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Di mana kasus ini diduga berkaitan dengan jual beli jabatan di Pemerintah Provinsi Tanjungbalai tengah diusut oleh komisi antirasuah.

Atas tindakannya ini, Lili diduga melanggar prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini berbunyi:

"Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung."

Sementara dugaan kedua, Lili disebut menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK dengan tujuan menekan Walikota Tanjungbalai Syahrial. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan urusan kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan ini, dia diduga melanggar prinsip integritas pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Adapun pasal ini berbunyi:

"Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi."