Ditentang Presiden Bolsonaro, Senat Brasil Setujui RUU yang Berpotensi Melanggar Hak Paten

JAKARTA - Senat Brasil Rabu menyetujui rancangan undang-undang yang memberi wewenang kepada Presiden Brasil, untuk menghentikan sementara hak paten vaksin dan bahan-bahannya dalam kesehatan atau keadaan darurat publik, seperti pandemi virus corona.

Setelah disahkan oleh Majelis Rendah, naskah rancangan undang-undang tersebut akan dikirim ke Presiden Jair Bolsonaro untuk mendapatkan tandatangan dan pengesahan, mengutip Reuters Kamis 12 Agustus.

Sebelumnya, Presiden Bolsonaro menyuarakan penentangan terhadap rancangan undang-undang, dengan mengatakan hal tersebut dapat merusak hubungan Brasil dengan produsen vaksin. Dan, Brasil hingga saat ini belum memiliki teknologi untuk memproduksi beberapa vaksin, meskipun jika patennya dilanggar.

Senat Brasil memulihkan beberapa ketentuan yang dihapus oleh majelis rendah, termasuk beberapa yang mengharuskan pemegang paten untuk berbagi informasi dan materi biologis yang diperlukan, untuk mereproduksi vaksin dan kemungkinan hukuman jika tidak dipatuhi.

Jauh sebelumnya, Senat Brasil menyetujui rancangan undang-undang (RUU), untuk menangguhkan perlindungan hak paten untuk vaksin COVID-19, tes dan obat-obatan selama pandemi, mengirimkan proposal ke majelis rendah Kongres untuk dipertimbangkan dan kemungkinan amandemen, pada 29 April lalu.

RUU ini ditelurkan saat Brasil mencatat jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 melewati angka 400.000. Para ahli mengatakan, ini disebabkan peluncuran vaksin yang lambat di Brasil, sehingga membuat angka kematian harian tetap tinggi selama berbulan-bulan.

"Kami tidak bisa tetap mengawasi secara pasif, hari demi hari, 3.000 hingga 5.000 kematian. Ada peluang, kami harus melakukan bagian kami," kata Senator Nelsinho Trad, salah satu pendukung RUU tersebut.

Menurut RUU tersebut, pemegang paten wajib memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan COVID-19 kepada otoritas.

Kemudian, jika pemerintah menyerukan keadaan darurat, mereka dapat diproduksi secara lokal di bawah perjanjian lisensi. Tujuannya, menurut Senator Paulo Paim yang menyusun RUU itu, untuk mengefektifkan produksi vaksin guna mempercepat penyuntikan.