Usul ke Puan Maharani Cabut Fasilitas Isoman Mewah, Ferdinand: Elektabilitasnya Tinggi, Ketimbang Pasang Baliho

JAKARTA - DPR RI menjadi perbincangan publik beberapa waktu belakangan ini. Bukan karena prestasi dalam bidang legislasi, melainkan penyediaan fasilitas karantina di hotel bagi anggota Dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19. 

Penyediaan fasilitas di hotel ini tertuang dalam dari surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar. 

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut memberikan komentar atas kebijakan ini. Ferdinand bilang, kalau dirinya Ketua DPR RI Puan Maharani maka sudah ada perintah tegas kepada Sekjen untuk mencabut kebijakan ini. 

"Sayangnya AKU BUKAN PUAN MAHARANI," tegas Ferdinand lewat Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3 dikutip Kamis, 28 Juli.

Ferdinand menambahkan, memerintahkan Sekjen mencabut kebijakan ini jauh lebih bermanfaat ketimbang memasang baliho. Selain menaikan elektabilitas Puan, dampak politiknya besar.

"Kalau sj aku Puan Maharani yg sdg berupaya menaikkan elektabilitas politik, drpd bikin spanduk baliho, sbg Ketua DPR sy akan perintahkan Sekjen DPR membatalkan fasilitas ini. Dampak politiknya besar atas nana rakyat..!" tegas Ferdinand. 

Terpisah, anggota Fraksi PPP Anas Thahir, menilai fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel untuk anggota yang disiapkan oleh Kesetjenan DPR RI, kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sebab kata dia, pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan.

Menurutnya, anggota DPR yang positif COVID-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sehingga, tidak perlu sampai menyewa hotel khusus isoman anggota, apalagi dengan anggaran negara.

"RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," ujar Anas kepada wartawan, Rabu, 28 Juli.

Anggota Komisi IX DPR itu menyarankan, agar anggaran untuk sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19.

"Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," tegas Anas.