JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah internasional untuk melakukan ibadah umrah 1443 Hijriah dengan beberapa persyaratan protokol kesehatan. Namun, Indonesia bersama 8 negara lain tidak bisa melakukan penerbangan langsung ke Tanah Suci.
Dalam ketentuan terbaru, jemaah dari 9 negara tersebut diwajibkan transit untuk melakukan karantina di negara ketiga selama 14 hari sebelum tiba di Arab Saudi. Di antaranya, India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon.
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf, menilai keputusan pemerintah Arab Saudi yang memberikan perlakuan khusus terhadap calon jemaah umrah asal Indonesia tidak lepas dari konstelasi pandemi di Indonesia.
“Kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa dunia tengah mengamati kita saat ini. Model penanganan pandemi oleh pemerintah yang inkonsisten tidak hanya membuahkan kritik dari publik dalam negeri, akan tetapi juga menjadi sumber keprihatinan internasional sehingga berdampak pada sikap kehati-hatian mereka dalam berinteraksi dengan warga kita,” ujar Bukhori dalam keterangannya, Selasa, 27 Juli.
Ketua DPP PKS ini menyebut kebijakan tersebut seakan diskriminatif. Tapi, Bukhori memahami langkah tersebut sebagai sikap waspada dan antisipasi pemerintah Arab Saudi demi mengendalikan pandemi di wilayahnya.
BACA JUGA:
Sebaliknya, kata dia, kebijakan karantina di negara ketiga, yang salah satunya, dialamatkan kepada calon jemaah umrah asal Indonesia seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas penanganan pandemi COVID-19 secara konsisten.
“Saya menghormati keputusan Arab Saudi tersebut. Dan pada akhirnya, kuncinya ada di pemerintah. Ketika penanganan pandemi kita sangat baik, tentu akan dipertimbangkan oleh Kerajaan Saudi Arabia untuk bisa memperoleh akses langsung (direct access) sehingga jemaah umroh kita bisa melakukan ibadah secara langsung di Arab Saudi tanpa transit di negara lain. Sebab itu, pemerintah harus segera mengendalikan pandemi,” kata Bukhori.
Terkait
