Albertina Ho Bantah Terlibat Susun SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK

JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho membantah tudingan keterlibatan dirinya dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang jadi dasar penonaktifan 75 pegawai tak lolos Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Tudingan ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK nonaktif Hotman Tambunan. Dia merupakan 1 dari 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya.

"Saya bukan konseptor surat itu," kata Albertina kepada wartawan yang dikutip Selasa, 27 Juli.

Alih-alih menjelaskan secara detail, dia menyerahkan hal ini kepada juru bicara komisi antirasuah. "Tolong tanyakan ke humas saja ya," ungkapnya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Hotman, Albertina disebut ikut melakukan supervisi terhadap draf SK Nomor 65 yang menyebabkan puluhan pegawai dinonaktifkan. Sehingga, dia tak heran laporan dugaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan TWK ditolak dan dinyatakan tak cukup bukti.

"Maka tentu saja Dewan Pengawas tidak akan melanjutkan ke sidang etik, karena Dewan Pengawas terlibat dalam proses TWK ini," ungkap Hotman pada Sabtu, 24 Juli.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas KPK tak melanjutkan laporan perwakilan 75 pegawai ke sidang etik atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan KPK. Alasannya, mereka tak menemukan kecukupan bukti.

Selain itu, dewas juga menilai laporan pegawai soal dugaan pelanggaran yang terdiri dari tujuh materi tidak mendasar dan tak jelas. Termasuk, terkait penyisipan aturan pelaksanaan TWK yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Temuan Dewan Pengawas KPK ini berbeda dengan hasil kerja Ombudsman RI yang disampaikan pada Rabu, 21 Juli lalu.

Menurut Ombudsman, penyisipan ayat pelaksanaan TWK terjadi saat peraturan komisi tengah digodok. Sebab, klausul ini baru muncul pada 25 Januari 2021 atau sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir.

Padahal rapat penyusunan peraturan komisi ini sudah terjadi sejak Agustus 2020. "Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat. Pemunculan ayat baru dan itu munculnya di bulan-bulan terakhir proses ini," kata Robert dalam konferensi pers penyampaian hasil akhir pemeriksaan aduan pegawai KPK yang ditayangkan secara daring, Rabu, 21 Juli.