JAKARTA - Presiden Joko Widodo tetap memegang komando tertinggi penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito.
"Pada prinsipnya, berdasarkan pada satu komando arahan Presiden. Arahan Presiden ini didasarkan pada data dan fakta di lapangan secara rutin," kata Wiku saat memberikan keterangan secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa, 20 Juli.
Wiku mengatakan komando tersebut terkait dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk melakukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan terakhir.
Menurut Wiku, arahan Presiden ditindaklanjuti oleh seluruh menteri koordinator untuk saling bahu-membahu mengkoordinasikan upaya yang dilakukan oleh jajaran menteri terkait.
Kementerian Kesehatan, kata Wiku, melakukan peningkatan kesiapan penanganan kesehatan, seperti penambahan kapasitas tempat tidur dengan konversi atau pembangunan rumah sakit darurat maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung.
"Upaya ini didukung melalui berbagai dukungan internasional hasil diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Dukungan ini didapat dari unsur pemerintah maupun swasta dengan bentuk pasokan oksigen ventilator dan masker medis," katanya.
Kemenkes juga bertanggung jawab atas bantuan dosis vaksin yang terus berdatangan demi percepatan vaksinasi berdasarkan evaluasi penanganan kesehatan yang telah dilakukan.
BACA JUGA:
Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada kebutuhan pasokan tabung oksigen lewat kerja sama dalam meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen, pengaktifan kembali operasional pabrik serta usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan milik negara, kata Wiku.
"Upaya ini paralel dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen jangka pendek dengan pembelian ke produsen di luar negeri," katanya.
Untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menjalankan protokol kesehatan, kata Wiku, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI-Polri saling bekerja sama untuk melakukan edukasi dan menangkal kabar bohong.
Wiku juga menyampaikan peran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan aktivitas masyarakat di sektor terkait sejalan dengan kebijakan pemerintah.
"Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial terkait penganggaran khusus untuk dukungan bantuan sosial serta distribusi obat-obatan gratis sebagai dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil, di antaranya pemberian program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai sesuai usulan pemerintah daerah," katanya.
Terkait
