PKS Tanya ke Pemerintah: Tak Adakah Keinginan Ubah Strategi Tangani COVID-19?

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia lantaran pemerintah belum optimal dalam penanganan COVID-19 saat mengevaluasi PPKM Darurat.

Seperti diketahui, pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti warga tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya itu belum mampu ditumpas habis di bumi ibu Pertiwi. Justru, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian akibat COVID-19 kian meninggi hingga Indonesia berada di posisi pertama.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi COVID-19?," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin, 19 Juli. 

Dia menilai, komando Penanganan COVID-19 seharusnya diambil alih langsung oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.

Sebab sebagai kepala negara, Jokowi punya kewenangan sangat besar untuk mengambil keputusan, sehingga pengendalian akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas COVID-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” jelasnya.

Menurut anggota Komisi II DPR itu, rantai komando yang pemerintah susun seringkali tidak tuntas sehingga perlu dibuat pusat penanganan pandemi. Misalnya, vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” kata Mardani.

Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan masalah kesehatan, jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan COVID-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” tandas Mardani.