JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat dicurhati Menteri Sosial Tri Rismaharini karena dimarahi oleh seorang bupati.
Meski tak menyebut siapa bupati yang dimaksud, Mega mengatakan Risma dimarahi bupati itu karena dianggap tak melakukan komunikasi saat memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana.
"Mbak Risma Mensos itu bilang kepada saya, 'ibu, ada bupati marah-marah sama saya'," ungkap Megawati menirukan pernyataan Risma saat berpidato secara virtual di acara yang ditayangkan di YouTube PDI Perjuangan, Rabu, 4 Agustus.
"Lho, ngapain bupatinya marah-marah sama situ," imbuhnya.
"Karena katanya 'kenapa saya (kepala daerah, red) tidak dihubungi'. Padahal Mbak Risma bilang, 'saya berkali-kali menghubungi'," kata Mega lagi.
Mendengar curhatan Risma, dia lantas meminta Risma tak perlu ambil hati. "Saya bilang, ya udahlah mbak. Enggak usah dimasukin dalam hati," ujarnya.
Dari kejadian tersebut, Mega menganggap banyak pihak yang duduk di jabatan eksekutif tidak memiliki kepedulian yang kuat. Persoalan ini, kata dia, juga terjadi karena komando dan komunikasi yang tak terarah saat penanganan bencana di daerah.
Karenanya, Megawati sempat menyampaikan permasalahan di lapangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta kadernya itu lebih tegas lagi dalam menentukan siapa yang memegang komando saat terjadi bencana apalagi jika status tanggap darurat diberlakukan.
"Saya tanya Pak Jokowi, siapa dalam keadaan, yang saya sebut tanggap darurat, yang memberikan komando. Saya bilang, 'bapak kan kepala negara yang harus langsung (memberi komando, red) karena ini masalahnya extra-ordinary'. Monggo dengan segala hormat saya enggak berniat sok tahu tapi inilah kelemahan kita," katanya.
"Inilah kelemahan kita, ketika bencana kejadian kan terjadi kelumpuhan," tambah Megawati.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Perawat Palsukan Resep dan Ambil Obat Pasien COVID-19 yang Meninggal untuk Dijual
04 Agustus 2021, 16:20
Megawati juga menyinggung penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kata dia, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan penanganan.
Hanya saja, fakta di lapangan kerja mereka justru direcoki banyak pihak. "Coba tolong dipikirkan. Saya mau ngomong ke Pak Jokowi siapakah yang harus pegang komando," ungkapnya.
"Sekarang kan satgas pandemi kan ada. Harusnya kan itu, ya (yang menangani, red) sudah begitu. Tapi yang saya lihat di lapangan semua bisa dibilang jak-jakan. (berebutan)," pungkasnya.
