JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama 2 minggu ke depan disebut bakal diumumkan hari ini.
Dalam 2 minggu, Luhut diminta Jokowi menangani 8 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Presiden ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.
Ditunjuknya Luhut menangani COVID-19 pada saat itu menuai beragam tanggapan. Ada pihak yang sepakat dengan ditunjuknya Luhut karena berpengalaman di militer, ada pula yang tidak sepakat. Sempat pula, kebijakan menuai polemik lantaran berbeda dengan kebijakan Pemerintah Provinsi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Update COVID-19 per 29 Juni: Kasus Baru 20.467, Akumulasi 2.156.465 Kasus
29 Juni 2021, 16:36
Usai diberikan tanggung jawab memegang komando penanganan COVID-19, Luhut mengatakan ada dua fokus yang diterapkan. Luhut melibatkan peran TNI-Polri dalam menangani Corona.
"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian," kata Luhut, Selasa, 15 September, lalu.
Kini, di tengah lonjakan kasus positif yang menggila, purnawirawan jenderal itu kembali memegang komando penanganan COVID-19. Luhut kembali ditunjuk oleh Presiden Jokowi memegang komando PPKM Darurat.
Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hanya saja, pengetatan saat ini sedang disusun.
"Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Jodi dalam keterangannya, Selasa, 29 Juni.
Terkait
