Bagikan:

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama 2 minggu ke depan disebut bakal diumumkan hari ini.

Dari informasi yang beredar, akan diberlakukan penutupan restoran kecuali dibawa pulang atau take away, pembatasan waktu operasi mall, dan Work From Home (WFH) seluruh kantor 100 persen.

 

Dalam penerapan ini, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsat Panjaitan juga dikabarkan bakal mengambil alih penanganan pandemi di wilayah Jawa-Bali. 

 

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto memegang penanganan selain wilayah Jawa-Bali.

 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi komandan pelaksanaan PPKM Darurat untuk menangani lonjakan kasus COVID-19. Sebelumnya, Luhut juga pernah ditugaskan Jokowi memegang komando penanganan COVID-19 pada September tahun lalu.

 

Namun, bukan hanya Jawa-Bali, pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di 8 provinsi bersama mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo.

Dalam 2 minggu, Luhut diminta Jokowi menangani 8 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Presiden ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.

Ditunjuknya Luhut menangani COVID-19 pada saat itu menuai beragam tanggapan. Ada pihak yang sepakat dengan ditunjuknya Luhut karena berpengalaman di militer, ada pula yang tidak sepakat. Sempat pula, kebijakan menuai polemik lantaran berbeda dengan kebijakan Pemerintah Provinsi.

Usai diberikan tanggung jawab memegang komando penanganan COVID-19, Luhut mengatakan ada dua fokus yang diterapkan. Luhut melibatkan peran TNI-Polri dalam menangani Corona.

"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian," kata Luhut, Selasa, 15 September, lalu.

Kini, di tengah lonjakan kasus positif yang menggila, purnawirawan jenderal itu kembali memegang komando penanganan COVID-19. Luhut kembali ditunjuk oleh Presiden Jokowi memegang komando PPKM Darurat.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hanya saja, pengetatan saat ini sedang disusun.

"Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Jodi dalam keterangannya, Selasa, 29 Juni.

 

Sektor esensial, kata Jodi, akan tetap beroperasi dengan durasi yang lebih singkat. "Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," ucap Jodi.

 

Dia meminta warga tidak panik akan rencana PPKM Darurat ini. "Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp," imbuh Jodi.