JAKARTA - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut buka suara setelah media ramai memberitakan tentang keberhasilan Annisa Pohan.
Kali ini, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut dinilai berhasil memperjuangkan vaksinasi COVID berbayar dibatalkan pemerintah.
Perjuangan itu disampaikan Annisa Pohan lewat akun Twitter-nya. Menurut Ferdinand, berita seperti ini kedengarannya lucu dan pantas ditertawakan.
"Pemberitaan ini justru akan merugikan subjek yg diberitakan. Mestinya berita sprt ini hrs ditegor agar diturunkan dari web medianya. Kasihankan jadi bahan tertawaan," terang Ferdinand sambil mere-tweet berita 'Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar Pribadi, Perjuangan Annisa Pohan Tak Sia-sia," di Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3, Senin, 19 Juli.
Menurut Ferdinand, hingga kebijakan pembatalan vaksinasi gratis tentu melihat banyak aspek. Apalagi dalam politik yang berjalin berkelindan begitu ruwet.
"Politik itu ruwet, hrs cerdik cerdas melihat lapangan. Surat AHY aja ngga dibalas apalagi cm riuh di twiter," sindir Ferdinand.
Annisa Pohan, beberapa waktu belakangan ini memang gencar berkicau di akun Twitter-nya, @AnnisaPohan. Selain membantu warga Twitter yang berjualan dengan retweet, Annisa juga vokal mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Salah satunya mengenai vaksinasi berbayar. "Kalau alasannya untuk Herd Immunity, silakan menggunakan Kimia Farma tapi Gratis untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah, kita tinggal datang ke apotek manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID (KTP) gratis, mudah, cepat dan di mana saja ada," cuit Annisa.
BACA JUGA:
Presiden Joko Widodo membatalkan program vaksinasi berbayar individu yang masuk dalam skema vaksinasi Gotong Royong. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 16 Juli.
Sehingga, kata Pramono, semua vaksin tetap dilakukan dengan mekanisme yang digratiskan. Sedangkan hal yang berkaitan dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan. Perusahaan yang akan membayar vaksinasi seluruh karyawan.
"Dengan demikian, mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang sudah berjalan digratiskan dengan pemerintah," ucap Pramono.