Permohonan Maaf Menko Luhut Dinilai Ujung Arogansi Pernyataan COVID-19 Terkendali

JAKARTA - Permohonan maaf Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa - Bali,  Luhut Binsar Pandjaitan, dinilai sebagai langkah untuk meredam kemarahan publik kepada pemerintah. Lantaran faktanya, penanganan COVID-19 memang belum terkendali. 

"Masyarakat sudah tidak bodoh, kan masyarakat yang terkena langsung dampaknya, mereka yang tahu persis di lapangan seperti apa. Ini kan penanganannya dianggap kacau, tidak bagus, bahkan banyak kesibukan di sana sini. Nah ini yang membuat ketika Luhut mengatakan 'datang kesini akan saya tunjukkan ke mukanya, itu kan memicu kemarahan dari rakyat," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin kepada VOI, Senin, 19 Juli.

Menurut Ujang, permohonan maaf tersebut adalah akibat dari sesumbar Luhut yang menyebut penanganan COVID-19 sangat terkendali. Sehingga, menimbulkan kemarahan publik. 

"Ujung dari itu semua, Luhut meminta maaf kemarin itu bagian daripada proses agar masyarakat tidak terlalu marah lagi terhadap pemerintah. Nah masyarakat kan sedang sulit, sedang susah, nyari makan susah, banyak yang tidak bisa makan. Kalau komunikasi yang ditampilkan pemerintah adalah kesombongan, arogansi padahal tidak sesuai kenyataan tentu akan membuat masyarakat marah," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.

Karena itu, pemerintah melalui Luhut Binsar Pandjaitan kemudian menyampaikan maaf agar meredam amarah masyarakat yang sedang pontang-panting.

"Pak Luhut tahu persis untuk meredakan kemarahan dan kebencian rakyat kepada pemerintah maka hal positif jika pemerintah dimana Pak Luhut yang juga ketua penanganan COVID-19 Jawa Bali itu minta maaf," sambung Ujang.

Bahkan bukan hanya Luhut, Menko Perekomian yang juga Ketua Komite KCP-PEN Airlangga Hartarto pun ditegur Presiden Jokowi, karena komunikasi yang tidak bagus kepada publik.

"Masyarakat sedang kesulitan, tidak bisa makan, susah cari uang, mestinya komunikasi publik atau komunikasi massa yang dibangun oleh Luhut atau siapa pun pejabat mestinya yang mendinginkan, yang membuat suasana adem, harusnya seperti itu," papar Ujang.

Ujang menyarankan, ketika ada kritikan yang keras dari pengamat, akademisi rakyat atau oposisi seharusnya ditanggapi dengan senyuman dan kerja yang baik agar suasananya tidak semakin panas. 

"Mestinya seperti itu. Justru kalau pemerintah yang baik, masyarakat juga akan angkat topi kok, kalau kinerja bagus semua juga hormat kok," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Luhut Pandjaitan pernah mengatakan, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan.

Luhut menampik berbagai anggapan yang menyebutkan kondisi pandemi di Tanah Air tidak terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin, 12 Juli.

Beberapa hari kemudian, Sabtu, 17 Juli, Luhut menyampaikan permohonan maaf terkait PPKM darurat yang belum optimal.

“Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika masih belum optimal. Tapi saya bersama jajaran dan bersama menteri terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta bisa diturunkan,” kata Luhut.