JAKARTA - Pemerintah memperluas pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Setidaknya ada 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat.
Hal ini dilakukan karena kasus COVID-19 di daerah itu meningkat. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring.
"Pemerintah mendorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM Darurat," kata Airlangga seperti dikutip dari akun YouTube PerekonomianRI, Jumat, 9 Juli.
15 kabupaten/kota di luar pulau Jawa-Bali itu berada di delapan provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat.
"Pengaturan ini mulai berlaku tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan keputusan berikutnya," tegasnya.
BACA JUGA:
Selanjutnya, pengaturan pembatasan kegiatan di 15 kabupaten/kota tersebut akan mengikuti pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali. Termasuk kegiatan perkantoran dilakukan 100 persen dari rumah.
"Kegiatan esensial mengikuti WFH 50 persen. Sektornya adalah sektor yang terkait dengan sektor esensial yaitu pasar modal, perbankan, teknologi informasi, perhotelan non karantina dan industri esensial. Kemudian yang kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, industri2 petro kimia semen, penangaanan bencana," ungkapnya.
Adapun 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali yang kini menerapkan kebijakan PPKM Darurat adalah:
Sumatera Barat:
Kota Padang Panjang
Kota Bukittinggi
Kota Padang
Kepulauan Riau:
Kota Tanjung Pinang
Kota Batam
Lampung:
Kota Bandar Lampung
Sumatera Utara:
Kota Medan
Kalimantan Timur:
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kabupaten Berau
Kalimantan Barat:
Kota Singkawang
Kota Pontianak
Papua Barat:
Kabupaten Manokwari
Kota Sorong
Nusa Tenggara Barat:
Kota Mataram
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
