JAKARTA - Partai-partai koalisi pemerintah buka suara soal kritik yang dilontarkan dua kakak-beradik petinggi Partai Demokrat yang menyatakan khawatir Indonesia gagal dalam menangani pandemi COVID-19.
"Tergantung apakah 'duo pangeran' tersebut mau ikut bersama-sama negara untuk menangani COVID-19. Kalau mereka menebarkan pesimisme, ya setidaknya orang-orang di sekitarnya bisa ikut-ikutan pesimistis," ujar Awiek dalam pesan singkat, Kamis, 8 Juli.
Sekretaris Fraksi PPP DPR itu mengatakan, dalam situasi seperti ini semua harus bersama membangun optimisme dalam menangani COVID-19. Apalagi, semua negara mengalami kendala yang sama dalam pandemi global.
"Dan beliau berdua juga tahu ketika 10 tahun ada di pemerintahan, bagaimana mengatasi persoalan di Indonesia dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Bahkan saat itu yang belum ada pandemi covid," ucapnya.
Awiek mempersilakan jika ingin mengkritik pemerintah. Asalkan, kata dia, kritiknya membangun dan bukan justru melemahkan dengan sikap pesimisme.
"Seharusnya begitu kalau berjiwa negarawan," tegas anggota Komisi VI DPR ini.
“Apalagi di saat perang melawan COVID-19 ada yang menginginkan Presiden mundur. Itu sangat kita sayangkan,” kata Rahmad.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sydney Alami Hari Terburuk, Catat Rekor Lonjakan Kasus COVID-19 Varian Delta
08 Juli 2021, 12:30
“Dalam keadaan begini seyogyanya kita tidak saling menyalahkan tetapi saling introspeksi dan mengingatkan jika ada kekurangan salah satu pihak,” ujar Darul Siska kepada wartawan, Kamis, 8 Juli.
“Indonesia sedang dihantam krisis pandemi COVID-19. Ini harus kita hadapi dengan semangat kebersamaan,” tegas legislator dapil Sumatera Barat itu.
"Perseteruan politik nggak akan bermanfaat meringankan penderitaan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19," kata Waketum Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan, Kamis, 8 Juli.
Menurut Wakil Ketua MKD DPR itu, parpol di pihak pemerintahan harus membuka diri terhadap kritikan dari mana juga, termasuk dari partai politik non-pemerintah. Sementara di sisi non-pemerintahan, kata Habiburokhman, jangan sekadar menunggangi isu penanganan COVID-19 sebagai peluru politik.
"Di negara mana pun ketika bencana terjadi maka elemen politik yang berseteru harus berdamai dahulu, segera kompak ringankan beban rakyat. Setelah bencana berlalu silakan kalau mau lanjutkan perseteruan," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini teringat bagaimana penanganan tsunami yang melanda Aceh. Kala itu, kata dia, pihak pemerintah dan yang kontra dapat meredakan ketegangan.
"Kita ingat waktu tsunami Aceh tahun 2004, pihak TNI dan GAM segera melakukan jeda perdamaian untuk selanjutnya malah damai permanen dengan adanya MoU Helsinki. Kalau yang perang dar-der-dor saja bisa damai, masa yang hanya berbeda pandangan politik nggak bisa damai," ucap Habiburokhman.
Habiburrokhman mengingatkan bahwa pandemi ini sifatnya global dan terjadi di seluruh dunia. Bahkan, semua negara tidak punya referensi mengatasi masalah sebesar ini.
"COVID-19 makin 'mengganas'. Keluarga, sahabat dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas, Rabu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab, Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut 'bangsa gagal' atau 'failed nation'.
"Jangan sampai negara kita disebut sebagai 'failed nation' akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya," ucapnya.
"Apa yang salah dari kritik Mas AHY dan Mas Ibas?" kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Kamis, 8 Juli.
Andi Arief menuturkan, kritik AHY dan Ibas ada dasarnya. Menurutnya, saat kasus COVID di banyak negara mulai melandai, Indonesia dalam ancaman besar karena jumlah kasus harian yang terus memecahkan rekor.
"Faktanya bahwa pemerintah memiliki skema yang tidak konsisten soal lockdown, vaksin, dan sejumlah tes kesehatan," kata Andi Arief.
Andi Arief meminta partai koalisi pemerintah tidak asal berbicara menyenangkan Presiden Jokowi. Andi Arief berharap kritik AHY dan Ibas didengar.
"Partai-partai koalisi pendukung Jokowi diharapkan tidak ABS (asal bapak senang). Jangan menjadi Harmoko ke-2 dalam sejarah Republik Indonesia," ucap Andi Arief mengritik.
Terkait
