Wanti-wanti PPKM Darurat, PKS: Layanan Kesehatan Jangan Sampai Lumpuh

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah bekerja keras usai memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai besok, 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Ia mewanti-wanti pemerintah agar memastikan layanan kesehatan tidak collaps atau lumpuh menghadapi lonjakan pasien COVID-19.

"Fraksi PKS meminta pemerintah bekerja ekstra keras untuk menolong masyarakat positif COVID-19 dengan melakukan mitigasi sistem kesehatan, jangan sampai lumpuh. Termasuk menjaga ketersediaan obat-obatan, tempat tidur, dokter, dan tenaga kesehatan,” ujar Jazuli kepada wartawan, Jumat, 2 Juli.

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Sebab, kondisi saat ini sangat darurat karena sistem kesehatan di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan sudah tidak dapat menampung pasien COVID 19. 

"Angka penularan meningkat tajam akibat varian baru maka tidak ada jalan lain pemerintah memang sewajarnya mengambil langkah darurat ini,” tegas Jazuli.

Jazuli mengaku menerima banyak keluhan masyarakat, permintaan advokasi rumah sakit, bahkan melihat sendiri rumah sakit sudah tidak mampu menangani pasien COVID-19, dokter dan paramedis sudah bekerja overtime dan sangat kelelahan.

Di sisi lain, Jazuli meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif di lapangan dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat dan satuan pemerintahan hingga tingkat RT serta melibatkan partisipasi elemen masyarakat secara luas.

Dia menilai keberhasilan memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kebijakan PPKM Darurat tergantung pada kedisiplinan seluruh masyarakat.

“Karena itu peran seluruh elemen masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pemuka, termasuk swasta sangat penting. Sekali lagi disiplin aturan yang ditetapkan adalah kunci,” kata Jazuli.