JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021.
"Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara COVID-19 ini terus bertambah," kata Wakil Ketua Umum MUI Dr H Anwar Abbas, dilansir Antara, Jakarta, Kamis, 1 Juli.
Anwar mengatakan saat ini penularan COVID-19 sudah tidak terkendali. Kondisi itu diperparah dengan munculnya varian virus baru Delta yang penularannya lebih cepat ketimbang varian lama.
Maka dari itu, ia mendorong agar pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menyukseskan kebijakan PPKM Darurat serta percepatan vaksinasi. Dengan demikian, Indonesia bisa segera keluar dari krisis pandemi.
"Mari kita singkirkan terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan kita fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM itu sendiri karena itulah yang terbaik untuk kita semua," katanya.
BACA JUGA:
Menurut dia, sukses atau tidaknya suatu kebijakan bukan hanya ditentukan oleh baik dan tidaknya program yang telah dibuat oleh pemerintah, tapi juga sangat tergantung kepada dukungan dari masyarakat itu sendiri.
"Apalagi seperti kita ketahui masalah COVID-19 ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa sehingga tujuan kita untuk menyejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan," kata dia.
Ia juga menyoroti perihal kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dinilai menurun. Pemerintah wajib mengembalikan kepercayaan masyarakat agar semua program bisa berjalan dengan optimal.
Ketidakpercayaan masyarakat itu, kata dia, disinyalir akibat inkonsistensi pemerintah dalam mengambil keputusan. Ia menyontohkan saat lebaran pemerintah melarang mudik sementara di sisi lain memperbolehkan tempat wisata dibuka.
"Untuk itu pemerintah harus bisa terlebih dahulu menumbuhkan Trust dari masyarakat yang maaf menurut saya sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah," demikian Anwar Abbas.
