Muncul Varian Lambda, PKS Minta Pemerintah Belajar dari Kegagalan Tangkal Delta, Singgung Ma'ruf Amin
ILUSTRASI/VOI

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyoroti ancaman mutasi virus COVID-19 yang terus berkembang semakin beragam. Belum usai varian Delta yang membuat lonjakan kasus di Tanah Air, kini varian Lambda yang disebut menyebar di 29 negara di dunia.

Sukamta, anggota komisi yang membidangi urusan luar negeri itu pun mewanti-wanti pemerintah, agar memperketat pintu masuk guna mencegah penyebaran kasus impor dari varian tersebut. 

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India, kemudian terdeteksi ada di Indonesia," ujar Sukamta, Rabu, 30 Juni.

Politikus PKS itu menyebutkan, peluang menyebarnya varian Lambda dimungkinkan jika pemerintah melonggarkan kebijakan untuk akses masuk ke Indonesia. Seperti halnya, saat kedatangan WN India ditengah pelarangan mudik di dalam negeri.

Bahkan, kata Sukamta, beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama lima hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. 

"Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," tegasnya.

Begitu pun kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah, dikatakan Sukamta, belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke wilayah Tanah Air. 

Padahal, sudah berulang kali ada sorotan masyarakat soal masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India. Dimana semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes COVID-19. 

"Sebab itu, dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan," kata wakil ketua Fraksi PKS itu mengingatkan.

Sukamta juga meminta pemerintah lebih fokus dengan keselamatan masyarakat. Pasalnya, kebijakan pemerintah seringkali inkonsisten, dan cenderung masih longgar.

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian COVID. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," kata Sukamta.