Anies Baswedan Ungkap 87 Persen Temuan Mutasi COVID-19 di Jakarta Varian Delta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan mayoritas temuan mutasi COVID-19 yang ada di Ibu Kota merupakan varian Delta atau B1617.2. Varian ini berasal dari India.

Hal ini Anies paparkan dalam rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah pusat soal rencana penerapan PPKM darurat.

"Varian Delta mendominasi sebesar 87 persen dari total temuan kasus varian baru yang telah diidentifikasi di Jakarta," kata Anies, dikutip Rabu, 30 Juni.

Total, ada 128 kasus terkonfirmasi positif yang merupakan varian baru di Jakarta, berdasarkan hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS).

Selain varian Delta, terdapat 11 kasus varian Alpha atau B117 dari Inggris, 5 kasus varian Beta atau B1351 dari Afrika Selatan, dan 1 kasus varian Kappa atau B1617.1 dari India.

Anies juga menjelaskan kasus varian baru banyak diidentifikasi pada segmen anak-anak di bawah 18 tahun. Proporsinya, ada 29 kasus pada anak usia 0-5 tahun, 26 kasus pada usia 6-18 tahun, 71 kasus pada usia 19-59 tahun, dan 2 kasus pada usia 60 tahun ke atas.

Anies pun mememinta empat bentuk dukungan penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat ketika PPKM darurat diterapkan. Pertama, Anies meminta dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengetatan mobilitas penduduk.

"Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," ungkap Anies.

Kedua, Anies meminta tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dari pemerintah pusat. Menurutnya, tenaga kesehatan di RS untuk dapat dipenuhi dari mahasiswa dan dosen.

"Tracer profesional lapangan butuh tambahan 2.156 untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk. Tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang, yakni nakes 2.050 orang dan nonnakes 3.089 orang," tutur Anies.

Ketiga, kebutuhan regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya.

Keempat, adanya komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin COVID-19.