Anies Baswedan: DKI Siap Melaksanakan PPKM Darurat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku Ibu Kota siap melaksanakan PPKM darurat. Diketahui, PPKM darurat di Jawa dan Bali berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli.

Anies menyebut, jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya sudah berkoordinasi dalam mengimplementasikan PPKM darurat.

"Kami di DKI siap untuk melaksanakan. Kita sudah berkoordinasi terus secara intensif dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, kita sudah berkoordinasi," kata Anies kepada wartawan, Kamis, 1 Juli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlaku khusus di Pulau Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli 2021.

Hal ini dilakukan mengingat lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi, ditambah penyebaran varian baru COVID-19 yang semakin meluas.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 juli hingga 20 juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 1 Juli.

Jokowi menyebut, PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku, baik PPKM mikro maupun PSBB.

"Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinves (Luhut BInsar Panjaitan) untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini," ungkap Jokowi.

Saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Luhut mengenai mekanisme PPKM darurat Jawa-Bali yang akan berlaku. Namun, Luhut sudah menyusun sejumlah aturan dalam PPKM darurat, yakni sebagai berikut:

1. 100 persen work from home untuk perkantoran sektor nonesensial

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online)

3. Perkantoran sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum pegawai work from office (WFO) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum pegawai WFO dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Apotek dan toko obat boleh buka full selama 24 jam.

4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in). 

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

7. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.