Militer Kolombia Sita Enam Metrik Ton Kokain dari Pemberontak ELN

JAKARTA - Militer Kolombia telah menyita enam metrik ton kokain dari gerilyawan sayap kiri, Tentara Pembebasan Nasional (ELN) di kawasan hutan di tenggara negara itu, sebut Menteri Pertahanan Diego Molano, Selasa 29 Juni waktu setempat.

Melansir Reuters Rabu 30 Juni, kokain itu disita dalam sebuah operasi di kotamadya pedesaan Samaniego di Provinsi Narino, Kolombia, dekat pantai Pasifik.

"Penyergapan dan penyitaan ini merugikan keuangan kelompok ini," kata Molano dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, menambahkan bahwa obat-obatan disita dari kompleks yang memasok ELN dengan keuntungan bulanan senilai 8 juta dolar Amerika Serikat.

Meskipun telah berpuluh-puluh tahun memerangi perdagangan narkoba, Kolombia tetap menjadi salah satu produsen kokain terbesar di dunia dan menghadapi tekanan terus-menerus dari Amerika Serikat (AS), untuk mengurangi panen dan produksi narkoba yang telah lama mendanai konflik bersenjata internal Kolombia.

Area yang ditempati oleh tanaman koka, bahan utama kokain di Kolombia tercatat bertambah menjadi 245.000 hektar (605.408 acre) pada akhir tahun 2020, dan kapasitas produksi kokain naik menjadi 1.010 metrik ton per tahun, Kantor Kebijakan Pengendalian Narkoba Nasional AS (ONDCP) mengatakan minggu lalu.

Sementara tahun lalu, pasukan keamanan Kolombia menghancurkan sekitar 130.000 hektar tanaman koka dan menyita sekitar 505 metrik ton kokain.

ELN diperkirakan memiliki sekitar 2.500 pejuang dan telah melawan pemerintah sejak didirikan tahun 1964 oleh para ekstremis. kelompok ini dituduh mendanai dirinya sendiri dengan penculikan, pemerasan, perdagangan narkoba dan penambangan ilegal. 

Kelompok ini disebut gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri bagiannya dalam konflik Kolombia, yang telah menewaskan lebih dari 260.000 orang dan jutaan orang mengungsi, karena rantai komando yang tersebar.

Sementara, para pemimpin tertinggi ELN menyangkal kelompok itu terlibat dalam perdagangan narkoba, yang mereka katakan adalah strategi pemerintah untuk mendiskreditkan mereka.