Fadjroel Rachman Diajukan Jadi Calon Dubes, Siapa Pengganti Jubir Presiden?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Fadjroel Rachman yang merupakan juru bicaranya sebagai calon duta besar untuk Kazakhtan merangkap Republik Tajikistan. Lantas siapa yang akan menggantikan Fadjroel ke depan?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pengganti Fadjroel tentunya akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Namun, dia meminta semua pihak untuk bersabar.

"Nanti tunggu saja apakah bapak presiden mau memilih stafsus baru bidang komunikasi atau tidak, sekaligus diangkat jadi jubir atau tidak. Itu nanti kewenangan bapak presiden," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin, 28 Juni.

Meski begitu, dirinya membuka kemungkinan jika Jokowi tak akan menunjuk juru bicara baru. Apalagi, sejauh ini komunikasi yang terjalin antara Istana Kepresidenan dan masyarakat tidak ada masalah atau berjalan normal.

"Bisa jadi (tidak ada jubir baru, red). Prertama tentu, seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti Pak Presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja kan," tegasnya.

Kalaupun Jokowi tidak memerlukan juru bicara baru, KSP mengaku siap menyampaikan arahan Presiden Jokowi kepada masyarakat. "Kalau (arahan presiden, red) harus mendapatkan elaborasi penjelasan pasti akan kami lakukan," ungkapnya.

"Yang pasti kami dari KSP akan all out," imbuh Ngabalin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan calon duta besar LBBP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Ada 33 nama calon duta besar baru, di antaranya Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman hingga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani.

Selain itu ada pula nama bekas anggota timses Jokowi pada Pilpres 2019, seperti Zuhairi Misrawi dan Lena Maryana Mukti.

Menanggapi pengajuan namanya sebagai calon duta besar, Fadjroel Rachman memang tidak membenarkan atau membantah. Dia hanya menyebut dirinya siap menjalankan tugas negara yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Apa pun tugas negara yang diarahkan Presiden Joko Widodo kepada saya adalah anugerah tak ternilai. Karena tugas negara adalah tugas mulia di mana pun untuk kejayaan negara dan bangsa menuju Indonesia maju," katanya saat dihubungi VOI, Jumat, 25 Juni.

Sementara itu, Komisi I DPR direncanakan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Juli mendatang.